Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tiga bulan menghadapi pandemi corona, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dinilai gagal total dalam menghadapi virus corona. Penilaian itu datang dari mahasiswa di Sumut yang tergabung dalam kelompok cipayung . Penilaian itu mereka sampaikan lewat siaran tertulisnya yang diterima medanbisnisdailycom.com, Senin (11/5/2020).
Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mengatakan, Pemprov Sumut mengalami kegagalan di sektor kesehatan dan kondisi sosial masyarakat.
"Sektor kesehatan sudah gagal sejak awal. Pemprov tidak berdaya menekan penyebaran virus corona. Selain di kesehatan, bukti-bukti kegagalan terlihat nyata pada sektor ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat," kata Hasbi
Hasbi menambahkan, Pemprov Sumut hingga saat ini tidak berdaya menghadapi tingginya jumlah masyarakat yang terkena PHK. Pemprov Sumut dinilai tidak memiliki data sasaran bantuan yang valid dan tidak dapat memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Pemprov Sumut nyaris tidak melakukan apa-apa untuk mencari solusi atas masyarakat yang terkena PHK. Bahkan sepertinya mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Terbukti hingga saat ini Pemprov belum juga merampungkan data valid tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan. Padahal di daerah lain sudah mulai diturunkan bantuannya. Dan terakhir, hampir seluruh jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang luar biasa pertanda Pemprov tak berdaya," jelasnya.
Ketua Umum Korwil GMKI Sumut-NAD Gito Pardede, menambahkan Pemprov perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakeourueoan di tengah situasi pandemi corona, jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.
"Nah selama dalam tiga bulan pandemi menyerang Sumatera Utara Pemprov sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah corona. Mulai dari geser-geser anggaran, relaksasi ekonomi dan pengaturan kehidupan masyarakat. Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid di Sumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," katanya.
"Pemprov juga perlu memperhatikan sektor pertanian dalam pemenuhan sembako. Begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan, belum ada kami lihat bantuan belajar yang diberikan baik sarana / prasarana, terlebih kepada siswa yang di desa. Padahal universitas sudah memberikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswa," sambung Gito.
Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa Pemprov Sumut lambat dalam pendistribusian sembako untuk masyarakat. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok.
"Untuk itu kita berharap Pemprov Sumut harus memiliki rencana candangan agar penanganan corona cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat. Kami menyarankan sembako yang mau dibagikan itu dikonversikan saja ke uang tunai agar perputaran ekonomi masyarakat bisa di bangkitkan kembali. Sama halnya yang telah dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur," tegasnya.
Komisaris daerah PMKRI Sumbagut periode 2018/2020, Parno Mahulae meminta agar Pemprov bergerak lebih sigap. Sebab dalam sehari masyarakat positif corona bisa bertambah 22 orang. Hal ini menjadi catatan buruk dalam penanganan virus ini.
"Tes massal harus segera dilakukan. Supaya pemetaan penyebaran virus ini dapat dideteksi dengan cepat. Penyediaan alat-alat kesehatan juga harus ditingkatkan. Kesiapan rumah sakit semakin ditingkatkan. Semakin meningkatnya penyebaran virus ini, kesiapan medis juga harus dtingkatkan. Jangan sampai medis kita tidak sanggup dalam menangani virus ini," ujarnya.