Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Sumut, Aulia Rizki Agsa, menyayangkan bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov Sumut yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk paket sembako. "Memang itu yang ditakutkan kalau dari uang ke sembako, kalau di onversi kan pasti ada cashback kan dalam transaksinya," ujar Aulia, Jumat (15/5/2020).
Ia menilai bantuan tersebut sengaja dialihkan dalam bentuk sembako agar muncul cashback. "Selisih itu kan memang ada. Misal pagu Rp 4 miliar, nanti dipotong ppn+pph. Terus hanya 60% di antaranya yang dibelikan barang, selebihnya selisih itu untuk kontraktor, biasanya dibagikan ke pejabat yang memberikan pekerjaan kepada pemborong tersebut, itu sudah rahasia umum. Jadi selisih itu yang dibagi-bagikan," imbuhnya.
BACA JUGA: Ditemukan Selisih Rp 14 M dalam Pengadaan Paket Sembako Pemprov Sumut, Ini Hitung-Hitungannya
Seperti diberitakan, diduga ada kebocoran hingga belasan miliar dalam pengadaan sembako oleh Pemprov Sumut untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona. Tidak tanggung-tanggung, ada selisih harga hingga Rp14.535.686.000 dalam pembelian paket sembako untuk 1.321.426 KK.
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, paket sembako yang disalurkan Pemprov Sumut bernilai Rp 225.000/paket/KK.
"Kami membaca keterangan dari Kepala BPBD bahwa sembako yang akan dibagikan itu ada 4 item. Kalau kita gunakan harga kedai sebelah rumah saja dari sembako itu, beras 10 kg dihargai Rp 104.000, gula 2 kg dihargai Rp 36.000, minyak 2 kg dihargai Rp 24.000, dan mie instan Rp 50.000 untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214 ribu. Padahal harga satu paket sembako itu kan Rp. 225.000," ujar Hendra Hidayat, Jumat (15/5/2020).
"Di situ saja selisihnya sampai Rp 11.000 per paket sembako. Jadi Rp 11.000 dikali 1.321.426 KK, maka ada selisih Rp 14.535.686.000. Bagaimana dengan selisih harga yang cukup besar ini," tanya dia.