Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPRD Sumut, Aulia Rizki Agsa, mengingatkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk tidak bermain-main dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona atau covid-19.
"Semoga kejadian yang tidak diinginkan seperti kurangnya ukuran berat sembako dan juga kualitas sembako yang diterima masyarakat tidak terjadi di Sumut.
Kalau itu terjadi maka itu akan menjadi peniliain kepada pak Gubernur untuk bawahannya yang sedang bersenang senang dalam penderitaan rakyat," katanya, ketika dimintai tanggapan, Jumat (15/5/2020).
Politikus muda dari Partai Gerindra ini mendorong Gugus Tugas Provinsi Sumut supaya terus fokus dalam menangani covid-19.
"Saya mengingatkan Pemprov Sumut agar anggaran Rp 1,5 triliun yang berasal dari uang rakyat harus kembali dengan benar ke rakyat yang membutuhkan," jelasnya.
"Yang sudah dialokasikan untuk covid-19 dapat berjalan dengan baik dan sempurna," imbuhnya.
Aulia menyarankan agar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah untuk memantau terus penyaluran bantuan dari hulu sampai ke hilir.
"Kalau bisa bentuk tim khusus yang melihat dan memberikan dokumentasi masyarakat mana aja yang menerima bantuan tersebut. Ini dilakukan supaya tidak ada polemik di masyarakat, saya yakin pak Gubernur akan sangat tegas ke ODP (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan kalau ada yg berani macam macam dalam bantuan covid-19 ini," bebernya.
"Kita tahu KPK sudah mewanti-wanti siapa saja yang korupsi dana covid 19 akan di hukum mati. Semoga kita bisa mengantisipasi hal tersebut," pungkasnya.
BACA JUGA: Bansos Sembako Pemprov Sumut, Aulia Agsa: Selisih Keuntungan Kontraktor, Biasanya Dibagi ke Pejabat
Seperti diberitakan, diduga ada kebocoran hingga belasan miliar dalam pengadaan sembako oleh Pemprov Sumut untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona. Ada selisih Rp14.535.686.000 dalam pembelian paket sembako untuk 1.321.426 KK tersebut.
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, paket sembako yang disalurkan Pemprov Sumut bernilai Rp 225.000/paket/KK.
"Kami membaca keterangan dari Kepala BPBD bahwa sembako yang akan dibagikan itu ada 4 item. Kalau kita gunakan harga kedai sebelah rumah saja dari sembako itu, beras 10 kg dihargai Rp 104.000, gula 2 kg dihargai Rp 36.000, minyak 2 kg dihargai Rp 24.000, dan mie instan Rp 50.000 untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214 ribu. Padahal harga satu paket sembako itu kan Rp. 225.000," ujar Hendra Hidayat, Jumat (15/5/2020).
"Di situ saja selisihnya sampai Rp 11.000 per paket sembako. Jadi Rp 11.000 dikali 1.321.426 KK, maka ada selisih Rp 14.535.686.000. Bagaimana dengan selisih harga yang cukup besar ini," tanya dia.
Menurutnya, hitungan harga yang disampaikannya berdasarkan perkiraan harga di grosir eceran. Namun, harga bisa ditekan ketika membeli dalam jumlah besar ke toko besar atau langsung perusahaan pasti selisihnya lebih besar lagi.
"Makanya sejak awal kita duga Pemprov bisa untung miliaran dari pembagian sembako ini jika dihitung dengan 1,3 juta paket yang akan dibagikan," imbuhnya.