Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Tokoh Muda Muhammadiyah Provinsi Sumut, Abdullah Sitorus, kembali bersuara terkait pemberian paket sembako senilai Rp 225.000 kepada 1.321.426 KK (kepala keluarga) warga terdampak wabah virus corona di 33 kabupaten/kota. Menurutnya, kegiatan tersebut hanya akal-akalan saja dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berada di sekitar Gubernur Sumut.
Ia berpendapat, dari pagu anggaran Rp 290 miliar lebih, ada selisih hingga Rp 56,1 miliar. Abdullah meyakini selisih harga tersebut merupakan keuntungan serta ppn+ pph pelaksana kegiatan.
"Dibenarkan di dalam aturan ada selisih keuntungan (berkisar 10-20 %) untuk pelaksana kegiatan, itu sah secara aturan. Cuma di tengah pandemi virus corona seperti ini jangan bicara keuntungan, masyarakat sudah susah, ekonomi terpuruk, susah makan," katanya, Selasa (19/5/2020).
Alangkah bijak, kata dia, selisih harga atau keuntungan pelaksana kegiatan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Dengan begitu, jumlah penerima bantuan akan semakin bertambah. Sebab, ia meyakini masih banyak warga di Sumut yang belum tersentuh bantuan.
BACA JUGA: Kapolda Sumut Instruksikan Penyelidikan Dugaaan Penyalahgunaan Bansos dan BLT Covid-19
"Bayangkan Rp 56,1 miliar itu dibagikan Rp 225.000 atau senilai paket, kuota penerima bantuan bisa 248.000, bayangkan masyarakat banyak yang terbantu," urainya.
"Jadi lebih baik pengadaan paket sembako dibatalkan, bantuan yang disalurkan ke warga diganti dalam bentuk uang tunai, itu lebih bermanfaat, ekonomi berputar, daya beli masyarakat meningkat," jelasnya.
Seharusnya, ujar Abdullah Sitorus, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyadari hal tersebut. "Pikirkan rakyat Sumut yang kesusahan karena corona, yakinlah pengadaan paket sembako ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, rakyat tidak," ucapnya.
"Terbaru ditemukan permainan pengurangan timbangan bahan pokok yang dibagikan, kan kita miris melihatnya," tukasnya.