Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba menyebut seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut bermasalah.
Menurutnya, perusahaan harus berorientasi pada besaran profit dalam setiap usahanya dan untuk menghasilkan itu ia harus produktif.
“Sebagai sebuah perusahaan harus berorientasi pada keuntungan dan oleh karena itu perusahaan harus produktif, tapi kenyataanya seluruh BUMD dilingkungan Pemprovsu mengalami kerugian, bahkan seperti PT Dirgasurya hanya mengandalkan KAS nya yang berjumlah Rp 13 miliar hasil BKO untuk menjalankan operasional perusahaan dan pasti ini akan habis begitu saja karena tidak lagi memiliki usaha yang produktif," ujar Mangapul Purba, Rabu (20/5/2020).
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini menambahkan bahwa PT Perkebunan Sumut mengalami persoalan yang lebih parah,yaitu penggunaan anggaran sejumlah Rp 200 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
“Kami mendorong manegemen PT Perkebunan yang sedang bertugas saat ini untuk segera membongkar dan melaporkan kepada aparat hukum untuk mengusut tuntas kemana saja peruntukan anggaran Rp 200 miliar itu," jelasnya.
"Demikian juga pada PD Aneka Industri dan Jasa kami minta untuk membuat coord bisnis selama 4 tahun kedepan, kami ingin membuat hitungan bisnis yang jelas agar perusahaan daerah ini tidak hanya berorientasi bisnis hanya membiayai pegawai tanpa kerja produktif," tuturnya.
Mangapul juga meminta kepada seluruh manegemen BUMD di lingkungan Pemprovsu untuk memberikan rencana kerja dan rencana usahanya kepada DPRD Sumut. Hal ini dimaksudkan agar DPRD Sumut mengetahui sekaligus bisa mengawasi dan mengukur tahap demi tahap dari tahun ke tahun kinerja seluruh BUMD.
“Dalam 4,5 tahun kedepan seluruh direksi BUMD untuk memberikan rencana kerjanya kepada DPRD Sumut, sehingga DPRD Sumut bisa menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus bisa mengukur tahapan kinerja mereka agar mendapatkan jaminan bahwa perusahaan daerah ini memberikan kontribusi terhadap PAD Pemprovsu bukan menjadi tempat menghidupi orqang-orang yang tidak produktif dan males mikir tapi ingin hidup mewah hasil dari menggerogoti BUMD," tukasnya.