Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, menilai bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona atau covid-19 dalam bentuk paket sembako tidak efektif. Bahkan, ia menyebut rawan praktik korupsi.
Gus berpendapat pendataan warga yang akan mendapat bantuan sangatlah buruk. "Bantuan sembako itu peluang korupsinya sangat tinggi, peluang terjadinya konfliknya juga tinggi," ujarnya, Kamis (21/5/2020).
Mantan Dirut Bank Sumut ini mendapatkan informasi bahwa bantuan yang diberikan itu kualitasnya rendah dan berat timbangannya kurang. "Ini kan sudah mudarat namanya," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan perihal pendataan. Di mana, kepala desa mendata ada 200 wargannya yang miskin, namun bantuan ke masyarakat hanya untuk 20 orang saja. Atau, ada yang hidupnya tidak begitu susah namun dapat bantuan, sementara tetangga sebelah rumahnya jauh lebih susah namun tidak dapat bantuan.
Oleh karena itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumut ini mendorong agar pemerintah memperbaiki data agar penerima manfaat lebih tepat sasaran dan bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai.
“Kalau bantuan diberikan dalam bentuk tunai, nilainya ketika sampai ke penerima manfaat tidak akan berkurang, dan penerima manfaat bisa menggunakan bantuan itu sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Biar saja swasta yang bantu untuk memenuhi kebutuhan sembako, agar pemerintah bisa fokus juga mengontrol stok pangan dan harga pangan,” kata Gus.
Gus Irawan mengatakan, sebelum Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Covid di sah kan, ia sudah mewanti-wanti akan terjadi konflik ditengah masyarakat dalam penyaluran distribusi bantuan sembako.
“31 Maret terbit Perppu yang menganggarkan dana Rp 405,1 Triliun, di dalam itu ada Rp 100 Triliun lebih untuk program bantuan sosial. Saya menduga itu akan menjadi bom waktu, karena data penerima manfaat kita yang sangat lemah. Dari pengalaman sebelumnya mengatakan, ada orang yang relatif mampu, ia dapat bantuan, sementara yang tidak mampu sama sekali tidak dapat. ini bakal terjadi konflik,” katanya.
Beberapa waktu lalu anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang menemukan kurangnya takaran atau timbangan paket sembako yang merupakan bantuan sosial dari Pemprov Sumut ke Pemkab Simalungun.