Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sejumlah masyarakat yang berasal dari lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, dan lingkungan 16 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli mendatangi gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (28/5/2020).
Warga yang didominasi kaum hawa itu melayangkan protes karena ditengah pandemi virus corona atau covid-19, bantuan pemerintah tidak pernah diterima.
"Kita ingin pemerintah mendata ulang, agar kami bisa mendapatkan bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos dan bantuan sembako karena covid-19, kebetulan ini lagi Covid-19 kan," kata koordinator aksi Gelora Pasaribu.
Ia mendesak agar pemerintah mendata ulang warga kurang mampu. Dengan begitu, warga dari lingkungan tersebut bisa mendapatkan bantuan apapun itu dari pemerintah.
Gelora mengaku sampai saat ini warga di lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Padahal, kata dia, ada 600 KK (Kepala Keluarga) yang tak pernah dapat bantuan apapun.
"Kami layak dapat bantuan, kami ada foto-foto rumah, barang bukti semua ada. Kami ada 600 KK nggak pernah dapat bantuan. Sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 % warga di situ orang miskin semua, tidak ada penghasilan yang di atas rata-rata," imbuhnya.
Pihaknya sudah coba mendatangi Dinas Sosial Medan untuk mendapatkan bantuan tersebut. "KK dan KTP sudah diminta sama Kepling, tapi kayaknya hanya ditidurkan di rumah. Kami juga sudah ke Dinsos bertemu dengan Bu Ros, dan udah isi formulir nanti diantar ke sana. Kami ke sini (DPRD Sumut) untuk bertemu dengan Pak Rudi Hermanto," tambahnya.