Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut
dari Fraksi PDI Perjuangan, Poaradda Nababan menilai, sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) lebih mengutamakan bantuan sosial, ketimbang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19. Ironisnya banyak ditemukan penyimpangan saat penyaluran bantuan (sembako) baik secara kualitas dan kuantitas.
Hal itu disampaikan Poaradda usai memberikan laporan kerja Pansus dalam rapat bersama antara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dan Pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut di Gedung DPRD Sumut, Senin (15/6/2020).
"Iya semalam kami berikan laporan dalam rapat koordinasi bahwa Pemprovsu tidak fokus dalam menangani pandemi sehingga banyak sekali masalah yang timbul. Kita menemukan ada beberapa rumah sakit rujukan mangalami kekurangan obat dan hal tersebut diperparah dengan adanya dokter, terawat dan tenaga medis pendukung lain mengalami pemecatan sepihak " ungkap Poaradda," dalam keterangan tertulisnya yang diterima medanbisnisdaily.com, Selasa (16/6/2020)
Selain itu, sambung Poaradda, koordinasi antara Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi covid-19 sering tidak sinkron dan tumpang tindih. Hal itu disebabkan karena belum adanya regulasi yang dibuat oleh Pemprovsu yang bersifat mengikat dalam penanganan covid-19 yang menjadi acuan kerja bersama.
"Terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa terkait penyaluran bantuan tunai langsung," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Poaradda, diimbau agar refocusing tahap kedua jangan terburu-buru dilakukan sebelum refocusing tahap 1 dan bantuan sosialnya sampai ke masyarakat.
"Sebab masih banyak kabupaten/kota yang belum menyalurkannya ke masyarakat," ungkapnya.
Dalam penanganan covid-19, menurut Poaradda seharusnya ada 4 langkah yang harus dilaksanakan agar tidak kacau. Yakni pertama, dari sisi kebijakan Pemprovsu, baik regulasi, anggaran, transparan dan akuntabilitas. Kedua, penanganan bencana agar tidak terjadi problem pada dampak ekonomi yang terjadi saat ini. Ketiga, mekanisme belanja tidak langsung. Keempat,
penanganan kesehatan adalah paling utama.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba. Mangapul mengatakan, karena banyaknya temuan di lapangan maka Fraksi PDI Perjuangan meminta Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) melakukan evaluasi mendasar dan memperbaiki kinerjanya.
"Kita berharap Gubsu melakukan evaluasi kepada jajarannya agar penanganan covid-19 di Sumut berjalan efektif," ungkap Mangapul.