Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memantik reaksi sejumlah kalangan. Bahkan, mulai bermunculan aksi yang menentang rancangan regulasi tersebut.
DPD Partai Golkar Sumut menilai kehadiran RUU HIP sangat baik. Sebab, akan mendorong lahirnya UU yang menjamin pelestarian nilai-nilai Pancasila.
"Dari UU tersebut dimungkinkan berdirinya sebuah badan negara independen (independent state body), bukan unit, badan atau K/L di bawah pemerintah. Badan itu nantinya bertugas khusus mengkaji, merencanakan, melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelestarian nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat," kata Korbid Kepartaian DPD I Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, Selasa (16/6/2020).
Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI Sumut itu menegaskan urusan melestarikan nilai-nilai Pancasila ini tidak cukup hanya diserahkan kepada sebuah unit di bawah pemerintah, seperti BP7 di masa lampau atau bahkan BPIP saat ini.
Konkritnya melalui payung hukum UU ini Golkar mendorong lahirnya Komisi Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, layaknya Komnas HAM terhadap penegakan HAM, KPK terhadap pemberantasan korupsi, dan sejenisnya yang para komisionernya direkrut dari para tokoh masyarakat lewat mekanisme yang melibatkan pemerintah dan dipilih DPR.
Dorongan semacam itu, sambung Rolel, bahkan sudah disepakati dalam poin-poin pada forum resmi Partai Golkar.
Di antaranya hasil Rakernas 21-23 Mei 2017 di Balikpapan yang mendorong lahirnya RUU Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila. Kemudian Munaslub di Jakarta Desember 2017. Dari forum itu disimpulkan bahwa untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila haruslah lewat pengamalan. Hal ini menjadi poin pertama dari lima poin Pernyataan Politik Munaslub Partai Golkar 2017.
Yakni sebagai partai yang sejak kelahirannya berjuang untuk menegakkan dan mengamankan Pancasila dan keutuhan NKRI, Partai Golkar prihatin dengan berkembangnya paham, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Selain itu terjadinya tindakan intoleransi dan persekusi yang dapat mengancam kebhinekaan dan keutuhan bangsa, Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Untuk itu, Partai Golkar bersama dengan partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila," urai Rolel.