Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Asahan-Labura. Jalan Pelita Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Sumut, kembali menjadi perhatian masyarakat karena semakin rusak dan berlobang. Jalan yang terletak di ujung Asahan dan berbatasan langsung dengan Aekkanopan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) itu, sebelumnya disebut belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan.
"Inilah kondisi terkini Jalan Pelita Desa Ledong Barat dekat rel. Jujur, malu dan sedih aku nengok nya. Tapi jangan disebut nama aku, nanti payah," kata salah seorang warga Kecamatan Aek Ledong yang tidak ingin disebut namanya, Kamis (18/6/2020).
Muhammad Reza Andhika, anggota DPRD Kabupaten Asahan pada Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang meliputi Kecamatan Aek Ledong, Aek Kuasan, Aek Songsongan, Bandar Pulo, Rahuning, dan Pulo Rakyat, saat ditanya medanbisnisdaily.com via messanger tentang apa yang ia lakukan dengan kondisi jalan tersebut, Reza mengaku sudah memasukkan usulan.
"Waalaikumsalam,sudah saya masukkan usulan saya. Proses dan waktu ttp kita upayakan. (ke) Pemkab,melalui pokir saya. InsyaAllah tahun depan. Semua kan butuh proses dan waktu," tulis kader Partai Gerindra itu.
Pokir yang dimaksud yakni pokok-pokok pikiran, yaitu istilah untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD tahun 2021.
Kepala Desa Ledong Barat, Wiludi, saat dikonfirmasi Medanbisnisdaily.com via whatsapp mengatakan bahwa ia sudah angkat tangan. "Udah angkat tangan kita,,,," tulisnya.
Sebelumnya, pada 22 Oktober 2019 lalu medanbisnisdaily.com pernah memberitakan kondisi jalan ini. Saat itu, Kepala Desa Ledong Barat, Wiludi, mengatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan kabupaten dan belum pernah mendapat perhatian.
"Itu jalan kabupaten. Jalan rusak itu tepatnya Jalan Pelita Dusun II Desa Ledong Barat. Setiap tahun saat Musrembang jalan tersebut selalu jadi prioritas, tapi belum pernah ditanggapi," jelas Wiludi.
Menurutnya, pada tahun 2018 pernah ada Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), tapi itu sekedar untuk pembuatan drainase.