Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Panyabungan. Kisruh pembagian Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang berujung pemblokiran jalan Lintas Sumatra (Jalinsum), semua elemen masyarakat bersama stakeholder harus duduk bersama, mencari solusinya, ujar ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, Kamis (18/6/2020).
"Demo warga Desa Hutapuli dan Huta dame yang berujung pemblokiran Jalinsum, ini hanya sebagian kecil yang terjadi. Situasi ini pecah bukan murni masalah BLT, ini tidak murni masalah BLT, semestinya harus ada hubungaan timbal balik antara yang menuntut ada yang di tuntut," ucap Erwin.
Erwin meminta Kepala desa perlakukan masyarakat sebagaimana mestinya dan jangan buat blok antara masyarakat. Dan masyarakat juga tuntutlah hak mu sebagai mestinya jangana kaitkan dengan kepentingan apapun.
"Selanjutnya mulai dari camat sampai Pemerintah Kabupaten, juga harus objektif mengkaji baru mengambil tindakan atas situasi yang terjadi diseluruh kabupaten Madina yang dapat di pastikan terjadi permasalah di setiap desa," ucapnya.
Dia melihat permasalahan di desa ada beberapa faktor, yang pertama inspektorat tidak transparan dalam melaksanakan tugas, apapun permasalahan di desa inspektorat itu tidak terlapas tanggungjawab.
"Kalau inspektroat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, dan membuat laporan pengawasan yang murni, jangan laporannya ada ditemukan indikasi fiktif atau temuan lain, dibuat tidak ada inilah yang membuat situasi ini ribut seolah-olah terpeliahara," ujarnya.
Kalau tidak ada peluang kepala desa untuk memainkan anggaran desa masyarakatnya juga akan nyaman, kalau masyarakatnya nyaman tidak akan terjadi keributan seperti ini.
"Jika ada permasalahan desa kembalikan kepada siapa yang menginvestigasi, supaya bupatipun jangan terlalu pusing memikirkan itu, semua desa ingin mendatangi bupati menyampaikan kepala desa itu tidak benar," imbuhnya.
Kapan lagi masyarakat ini terbenahi dan kapan lagi pemerintahan ini akan nyaman kalau terus menerus aduan itu diterima," ucapnya.
Dan Kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh di lakukan masyarakat menutup jalan lintas sumatra. Ini bukan jalan daerah ini jalan negara, jangan karena kepentinan mereka, orang lain dirugikan itu tidak boleh di toleransi.
Kalau ada yang tidak cocok antara desa dengan pemerintahannya lakukan komunikasi, kalau tidak bisa komunikasi lakukan pengaduan jangan merugikan kepentingan masyarakat luas," harapnya.