Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemuda Humbang Hasundutan (Humbahas) yang terhimpun dalam Kaum Milenial Indonesia (KAMI) mengadakan diskusi online dengan tema “Kolaborasi Pendanaan dan Optimalisasi Dana Desa untuk Pertanian dalam Pandemi Covid-19”. Diskusi yang menghadirkan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor digelar Sabtu (20/6/2020) lalu.
Dalam keterangan tertulisnya kepada medanbisnisdaily.com, Senin (22/6/2020) Swangro Lumban Bantu selaku founder KAMI mengungkapkan, kehadiran KAMI sebagai bentuk kegelisahan melihat anak muda saat ini yang individualistik, apatis terhadap lingkungan sekitarnya.
"Kita ingin melihat bahwa kaum milenial juga dapat berperan dengan lingkungannya, apalagi dalam webinar KAMI kali ini berbicara mengenai dana desa dan pertanian. Nantinya kita harapkan para milenial mengambil peran dalam isu hangat tersebut di Humbahas," ujar Swangro.
Dalam diskusi itu, Dosmar menjelaskan Kabupaten Humbahas yang memiliki 153 desa yang tersebar di 10 kecamatan, memiliki empat kultur yakni memiliki iman, pekerja keras, tanah subur, air cukup dimana kalau dioptimalkan akan membuat Humbahas menjadi role model pertanian di Sumatera Utara.
Saat ini, sambung Dosmar, Pemkab Humbahas mengakolasikan dana refocusing APBD sebesar Rp 15 M dialokasikan untuk pertanian yakni untuk membeli benih bawang merah dan bibit jagung. Hal ini dilakukan karena bawang merah Sumatera Utara mengalami defisit.
"Dari 10 kecamatan, 153 desa harus dilakukan klaster pertanian. Misalnya di daerah pertanian di daerah Pakkat, Palilitan, Tarabintang (Papatar) ditanam padi, jagung dan buah-buahhan. Untuk daerah dataran tinggi Dolok Sanggul, Paranginan, dan Lintong ditanam tanaman holtikultura. Kita harus fokus anggaran tidak banyak, waktu tidak banyak agar tidak sia-sia APBD dan dana desa dan tidak selamanya kita miskin," pungkas Dosmar.
Viktor Silaen selaku Ketua Komisi B DPRD Sumut mengatakan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan negara, jadi harus ada regulasi dari pemerintah daerah dalam mengelolah serapan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
"Pemerintah sebaiknya memikirkan industri turunan dari hasil pertanian misalnya saus yang diproduksi secara kecil dalam rumah produksi (home industri) dan tentu dalam dukungan dan pengawasan dari pemerintah Humbahas. Dengan demikian ketika panen melimpah dan hasil pertanian banyak tidak membuat harga jatuh dan hasilnya dapat diproduksi jadi barang lain," ujar Viktor.
Humica Simamora salah satu petani di Humbang Hasundutan mengkritik Pemkab Humbahas yang dalam alokasi pendanaan sejauh ini hanya fokus pada pembangunan fisik saja.
"Optimalisasi dana selama ini dalam bidang pertanian belum fokus pada SDM. Kalaupun ada sarana dan prasana tidak dapat dikekola oleh SDM-nya dan ini berlanjut dari tahun ke tahun sehingga membuat pembangunan itu-itu saja," jelas Humica.
Dana desa, kata Humica juga belum terealisasi merata di seluruh desa di Humbahas. Salah satunya di desa Simangonsang.
Sekretaris Jenderal KNPI Jackson Kumaat menangajak milenial Humbahas agar mengawasi optimalisasi dana desa.
"Agar dana tepat sasaran maka semua harus bersinergis, karena dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Maka agar tidak terjadi penyelewangan dibutukan pengawasan dan pendampingan. Tentu itu bukan hanya tugas oleh DPR melainkan juga masyarakat, salah satunya adalah pemuda," tegas Jackson Kumaat.
Direktur KAMI Humbahas yang juga moderator dalam webinar tersebut, Yedija Manullang menjelaskan pihaknya ingin mendengar sejauh mana anggaran tersebut dialokasikan dan sejauh mana serapannya.