Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan.? Pandangan dan evaluasi negatif beberapa Fraksi DPRD Sumut terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprovsu yang disampaikan saat sidang Paripurna DPRD Sumut tentang LKPj akhir tahun 2019, Rabu (17/6/2020) lalu menandakan bahwa kualitas SDM masih sangat rendah. Hal tersebut diungkapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Pantur Banjarnahor melalui siaran persnya di Medan, Selasa (23/6/2020).
"Bahkan ada beberapa kepala OPD yang direkomendasi untuk segera dicopot karena kinerja yang teramat buruk padahal ia bertugas di OPD yang sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Pantur.
Lebih lanjut Pantur menjelaskan, persoalan buruknya kinerja para ASN di lingkungan OPD Pemprovsu penyebab utamanya adalah rendahnya SDM dan komitmen mereka untuk membangun dan membawa Sumut menjadi bermartabat.
"Para ASN yang bekerja di lingkungan OPD Pemprovsu gagal memahami dan mengimplementasikan visi Gubsu menuju Sumut bermartabat, karena dua hal yaitu kurangnya komitmen para ASN dalam melayani masyarakat dan kualitas SDM yang rendah," tambah Pantur.
Sebagai solusi dari persoalan tersebut, politisi PDI Perjuangan yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil IX Tapanuli Raya ini, mengusulkan agar Gubsu melakukan seleksi untuk setiap jabatan eselon sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga bisa bekerja secara profesional.
Selain itu, Pantur Banjarnahor juga mengusulkan kepada Gubsu untuk mengalokasikan anggaran khusus pada peningkatan SDM yang berbasis pada komitmen pelayanan untuk rakyat.
"Tidak ada solusi lain, kecuali Gubsu menseleksi kembali para ASN untuk jabatan eselon yang bisa bekerja dengan baik dan mengerti pekerjaan itu sehingga bisa profesional, juga harus ada anggaran khusus peningkatan SDM yang berbasis pada pembentukan karakter dan komitmen pelayanan kepada rakyat," jelas Pantur
Saat ini revolusi mental ASN sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. Sehingga pelayanan publik bisa maksimal. Apalagi di era Presiden Jokowi, revolusi mental menjadi agenda utama pembangunan.
"Sudah waktunya Sumut melakukan revolusi mental agar Sumut mampu untuk berbenah diri dan unggul di berbagai sektor. Jika itu dilakukan oleh Gubsu pasti Sumut bermartabat bisa tercapai dan bukan hanya mimpi," jelasnya.