Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemerintah dinilai terkesan sengaja membiarkan isu penghapusan pertalite ?dan premium berkembang di masyarakat. Hal itu dilakukan untuk melihat seperti apa reaksi publik. Jika banyak yang menolak, pemerintah akan menarik dan menyebut itu hoaks. Demikian dikatakan anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Fraksi PKS, Hendro Susanto kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (24/6/2020).
Ketua Komisi A ini mengatakan, pemerintah maupun Pertamina mestinya cepat mengklarifikasi bila informasi itu memang sesat dan jangan menunggu masyarakat "gaduh"
“Jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis pertalite dan premium, harusnya Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Misalnya dengan secara resmi Pertamina membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat. Jangan sampai merebak di masyarakat baru pemerintah dan Pertamina. menyampaikan pernyataan sikap," kata Hendro.
Dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD dapil Sumut 12 (Binjai - Langkat) ini, BBM adalah isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikkan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Pertamina harus cepat mengklarifikasi jika ada isu terkait hal itu.
Atau jika memang dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.
Rencana kerja tersebut, sambung Hendro, sebaiknya disampaikan ke legislatif dan masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan.
“Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakali-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar.
Hendro meminta ke depan Pertamina lebih transparan dalam merumuskan kebijakan. Jangan seperti kasus harga jual BBM nonsubsidi yang hingga saat ini masih belum disesuaikan dan tidak jelas ujung pangkalnya.
“Dalam hal ini Pertamina harus lebih terbuka. Jangan ada kebijakan yang ditutup-tutupi. Biarkan masyarakat tahu setiap tahap kebijakan yang akan dibuat. Jangan mendadak diterapkan sebelum disosialisasikan.
Dalam situasi pandemi covid sekarang ini, masyarakat banyak yang terdampak ekonomi. Jangan dibebani terus. Apalagi saat ini sebagian masyarakat dibebani dengan kenaikan listrik, kata Hendro.
Seperti diketahui isu ini sempat mengemuka di media. Namun belakangan Pertamina mengklariflkasinya. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, bahwa kabar tersebut tidak benar, dan Pertamina masih menyalurkan kedua BBM tersebut.
"Tidak benar bahwa Pertamina akan menghapuskan karena Premium itu adalah BBM penugasan. Posisi pertamina tidak untuk menghapuskan tapi kita mengedukasi masyarakat untuk dapat menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan, yang lebih berkualitas. Pertalite juga tidak (dihapuskan) kita masih menyalurkan kata Fajriyah di salah satu media beberapa hari lalu.