Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap mempercepat pembangunan lima kawasan pariwisata strategis di tengah pandemi COVID-19. Alasannya, pariwisata merupakan kawasan yang paling mudah dan cepat menyerap tenaga kerja, serta ongkos pemulihan ekonomi di sektor ini relatif murah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran percepatan pembangunan lima kawasan pariwisata prioritas ini tidak terpangkas, yaitu tetap Rp 6 triliun. Padahal, anggaran Kementerian PUPR sudah terpotong Rp 44 triliun pada program realokasi dan refocusing dalam rangka penanggulangan Corona.

"Untuk 5 kawasan strategis Rp 6 triliun tidak disentuh penghematan, karena kami lihat pariwisata ini sektor paling mudah, lebih cepat kembali dan lebih cepat menghasilkan lapangan kerja dan lebih mudah ciptakan lapangan kerja, jadi semua tidak ada yang ditunda," kata Basuki dalam video conference, Sabtu (27/6/2020).

Adapun kelima program kawasan pariwisata prioritas ini adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang Manado.

Program yang tetap dijalankan Basuki selama pandemi adalah pembangunan jalan tol. Menurut dia, jalan tol menjadi salah satu cara meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Sehingga bisa menjadi modal menarik investasi baru ke tanah air.

Dia melanjutkan, investasi menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, setelah daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga dan ekspor. Selanjutnya ada program padat karya tunai di lingkungan PUPR yang anggarannya sekitar Rp 11 triliun dan berpotensi menyerap 614 ribu tenaga kerja.

"Selanjutnya ada pengembangan kawasan food estate dan pengembangan sumber daya manusia," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengkhawatirkan adanya peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi virus Corona alias COVID-19. Dia bilang tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berpotensi mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang di tahun 2021.

"Dikhawatirkan pada 2021 pengangguran sampai 10,7 sampai dengan 12,7 juta orang," kata Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah TPT pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang atau bertambah 60 ribuan orang dari tahun 2019. Menurut Suharso, pandemi COVID-19 bisa menambah sekitar 4 juta sampai 5,5 juta orang pengangguran. Pasalnya, banyak perusahaan atau pabrik yang merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).(dtf)