Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan Corona (COVID-19) hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.
"Saya minta agar pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya jangan sampai ada keluhan yang meninggal ini harus segera di... apa itu.. bantuan, santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan, santunannya harus keluar," kata Jokowi.
"Prosedurnya di kementerian kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele kalau aturan di permen-nya (peraturan menteri) terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan," tegas Jokowi.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono menanggapi singgungan Jokowi adalah gambaran realita birokrasi yang ada. Menurutnya, kendala pada birokrasi tersebut malah menjadi masalah baru bagi penanganan wabah Corona.
"Iya birokrasi memang seperti itu, jadi mereka tidak bekerja sesuai dengan keadaan emergensi, jadi para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sekarang bekerja dalam keadaaan kedaruratan, jadi sense of emergency-nya nggak ada, kaya seperti di jaman tidak ada pandemi, jadinya mereka ya menghambat jadi mereka bukan sollution tapi problem (untuk penanganan Corona)," kata Pandu, Senin (29/6/2020).
Pandu menegaskan jika permasalahan tersebut tidak bisa segera diatasi pandemi Corona pun dinilai tidak kunjung usai. "Iya mereka harus sadar sekarang tuh di jaman pandemi kalau perlu ganti birokratnya," lanjut Pandu.
"Jadi akan lebih ada harapan dibandingkan dengan menunggu dan bersabar, kita nggak bisa menunggu dan sabar ini semua selesai atau semua berubah. Kita yang harus merubahnya, kalau tidak wabah Corona tidak akan selesai,"pungkasnya.(dtc)