Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Jelang Pilkada 2020 yang direncanakan berlangsung Desember mendatang, politisi PKS mengingatkan semua kandidat, khususnya incumbent, jangan mempolitisir bantuan sosial covid. Hal itu ditegaskan politisi PKS mengingat adanya kecenderungan kepala daerah menahan bansos yang mestinya disalurkan kepada masyarakat.
Demikian disampaikan sejumlah anggota Fraksi PKS DPRD Sumut saat berdiskusi dengan wartawan di ruangan Fraksi PKS di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/7/2020).
"Dari pantauan kami di sejumlah daerah, ada pemerintah setempat yang menahan bansos. Kami curiga, jangan sampai bansos itu dipolitisir untuk kepentingan pilkada," kata salah seorang anggota Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar.
Ditambahkan Rahim, saat ini data penerima bansos juga simpang siur. Sehingga bantuan tidak merata. Ada yang dapat sampai beberapa
kali, ada yang tidak pernah dapat.
Anggota Fraksi PKS lainnya, Dedi Iskandar menambahkan, pihaknya menyarankan agar alokasi dana refocusing untuk corona lebih diprioritaskan ke aspek kesehatan dibanding dalam bentuk bansos berupa sembako seperti yang selama ini.
"Untuk tahap kedua yang dari Pemprovsu kita sarankan agar lebih ke aspek kesehatan, termasuk untuk pencegahan. Tahap kedua ini diharapkan dalam bentuk tunai sebagaimana yang kami sarankan," kata Dedi.