Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Ekonomi Indonesia diproyeksikan bakal minus di sepanjang tahun 2020. Angka proyeksi berasal dari lembaga internasional seperti World Bank, IMF, OECD, bahkan pemerintah sendiri memasang proyeksi di kisaran minus 0,4% sampai positif 1,0%.
Banyak dampak yang bakal dirasakan Indonesia jika ekonominya minus. Tim Asistensi Menko Bidang Perekonomian, Raden Pardede mengatakan dampak tersebut mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada penambahan tingkat pengangguran terbuka (TPT), kemiskinan, hingga pelemahan daya beli.
"Hampir semua negara diperkirakan mengalami kontraksi hebat. Tidak banyak negara yang mengalami pertumbuhan positif, di Asia hanya China dan Vietnam yang masih diperkirakan bertumbuh positif. Sedangkan Indonesia antara -0,3% oleh IMF hingga 0% oleh WB (World Bank)," ujar Raden saat dihubungi, Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, dari pertumbuhan ekonomi yang di kisaran minus 0,4% sampai positif 1,0% akan ada tambahan angka kemiskinan sekitar 3,02 juta sampai 5,71 juta orang, begitu juga dengan angka pengangguran yang diprediksi meningkat sekitar 4,03 juta sampai 5,23 juta orang.
Raden menyebut, untuk angka PHK akibat pandemi Corona menyentuh hampir 2 juta orang per April 2020. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan lebih dari 2,5 juta orang setiap tahunnya.
"Jadi jelas paling sedikit jumlah tambahan penganggur diantisipasi sekitar 5 juta. Ini di sektor formal. Kalau diperhitungkan di sektor informal maka jumlah tambahan penganggur akan jauh lebih tinggi. Ini menjadi tantangan utama kita tahun ini," jelasnya.
Mengenai pelemahan daya beli, dikatakan Raden. disebabkan karena berkurangannya pendapatan masyarakat khususnya yang kehilangan pekerjaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah sudah memiliki beberapa program, salah satunya pemberian insentif berupa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak.
"Pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah melalui bantuan sosial secara masif, pelatihan yang disertai bantuan uang, sehingga menolong mereka untuk punya daya beli dan sekaligus juga mendapatkan tambahan skill untuk dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru," ungkapnya.(dtf)