Medanbisnisdaily.com-Taput. Bupati Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, Nikson Nababan, mengancam akan mengambil alih pendistribusian gas elpiji 3 kg dari para agen, pangkalan dan pengecer jika masalahnya tak kunjung tuntas. Pernyataan menohok bupati ini terungkap pada rapat evaluasi bersama Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Osmar Silalahi dan Kabag Perekonomian, Fajar Gultom terkait pendistribusian gas elpiji 3 kg, di Balai Data Kantor Bupati Taput, Tarutung, Selasa (07/07/2020).

Dilaporkan, masalah harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan gas dan pendistribusian masih menjadi persoalan klasik di daerah ini. "Kondisi saat ini kita butuh penambahan agen baru untuk mengcover kebutuhan seluruh kecamatan. Minimal perlu tambah 3 agen baru agar masalah gas elpiji 3 kg ini tidak menjadi kendala setiap tahunnya," tandas Nikson.

Kata Nikson, perlu juga ada tangki elpiji di Tapanuli Utara. Sebab, pemerataan distribusi elpiji ini perlu dilakukan dengan baik apalagi ada kecamatan yang sangat jauh dari agen elpiji.

Rapat evaluasi dihadiri Hasanudin Ritonga, selaku Sales Branch Manager I Sibolga PT Pertamina Persero dan para agen elpiji sewilayah Taput.

Bupati menekankan, perlunya kejujuran dalam evaluasi kinerja para agen dan pangkalan, sehingga ada solusi yang tepat. "Evaluasi kinerja para agen harus dilakukan dengan koordinasi seluruh pihak terkait. Bila kondisi ini terus berlangsung, kami bersama dengan BUMDes akan kerjakan sendiri agar tidak menyusahkan masyarakat saya. Pemerintah melalui BUMDes siap bekerja sama dengan Pertamina dalam pendistribusian elpiji 3 kg ini demi rakyat," tegas Nikson.

Nikson menadaskan, pihaknya harus melakukan langkah cepat, termasuk pengaturan pembelian gas elpiji 3 kilogram. "Konsumen membeli cukup dengan menggunakan KTP ataupun NIK," ujarnya.

Hal ini, menurut Nikson, untuk memangkas alur penyaluran elpiji. "Pengecer juga harus segera ditertibkan. Pemkab siap bertindak tegas agar harga gas ini tidak melampaui batas HET," terangnya.

Nikson juga meminta agar Satpol PP bersama Polres harus turun langsung ke lapangan. "Harus ada laporan secara berkala,"tukasnya.

Sebelumnya, pihak Pertamina mengatakan, semua pihak terkait harus tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. "Usai rapat hari ini tidak akan muncul lagi permasalahan yang sama. Agen dan pangkalan harus menginfo dengan jelas daftar HET untuk transparansi kepada para konsumen. Agen dan pangkalan harus ikut membantu pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan haknya," kata Hasanudin.