Medanbisnisdaily.com-Belawan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia bisa menjelma menjadi kekuatan raksasa apabila ditata dengan sistem yang bagus. Bahkan bisa masuk ke capital market menjadi blue chips. Tapi sayang, kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli kepada medanbisnisdaily.com, Rabu (8/7/2020), akibat rendahnya perhatian pemerintah pusat maupun daerah terhadap UMKM, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia pun menjadi terbatas karena modal usahanya terbatas.

Selama ini, kata Khairul yang juga Ketua Umum Kadin Sumatra Utara, dana UMKM mampu menggerakkan sektor ril. Bahkan di tengah merebaknya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri, eksistensi UMKM terhadap perekonomian tetap kokoh dan terus berproduksi serta menyerap tenaga kerja.

Saat ini kata Khairul, pelaku UMKM sulit mendapatkan modal kerja karena jika ingin mendapat kredit dari bank harus ada jaminan aset. Sementara UMKM tidak punya jaminan asset seperti persyaratan bank untuk mendapatkan kredit. Padahal agar UMKM bisa berkontribusi harus ada pendampingan pendanaan.

Memang selama ini lanjut Khairul, ada BUMN yang mengucurkan kredit lunak kepada UMKM tetapi belum optimal sebab UMKM harus didukung dengan modal kerja. “Kita berharap baik pemerintah pusat maupun daerah mau memberi dukungan modal kerja kepada UMKM agar pelaku usaha tersebut bisa berjalan terus”katanya.

Sistem keuangan itu katanya lagi, diciptakan untuk kesejahteraan ekonomi umat manusia. Pemakai kredit itu bukan hanya perusahaan besar saja tetapi rakyat kecil juga. Dulu perbankan Indonesia dibagi menurut sector seperti Bank Tabungan Negara (BTN) membiayai rumah rakyat, BRI melayani rakyat pedesaan. Tapi sekarang pelaksanaannya yang salah karena saat ini bank lebih suka berurusan dengan perusahaan besar sehingga pengusaha kecil seperti UMKM ditinggalkan.