Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Aktivis Lingkungan Hidup, Jaya Arjuna menyayangkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak memiliki blue print pembangunan Sungai Deli. Saat ini, kondisi sungai yang membelah Kota Medan itu tak ubahnya drainase parit.
“Tampak dari batas kantor wali kota (Medan) sampai ke Belawan, Sungai Deli itu bukan sungai. Sudah jadi parit. Karena kiri-kanannya sudah dibuat bendungan, tepian sungai sudah tidak ada lagi,” ucapnya, Kamis (9/7/2020).
Dia mengatakan, banjir di Medan bukan lagi masalah hidrologis atau masalah pergerakan air, melainkan masalah mekanis. Tapi, langkah penyelesaian yang ditawarkan semuanya berhubungan dengan duit.
Perencanaan masalah banjir di Kota Medan, ungkap Jaya, sudah diselesaikan oleh Belanda sebelum kemerdekaan. Bahkan penyelesaian masalah banjir oleh Belanda tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat status Medan beridentitas. Namun saat ini, pembangunan infrastruktur Kota Medan tidak sesuai dengan urban desainnya.
“Mereka (pengambil keputusan) hanya berpikir untuk mengorek tepian sungai. Tidak berpikir kalau sungai sebagai penampang, tidak hanya perlu dilebarkan, tapi bisa didalamkan. Padahal dengan pelebaran, banyak sekali dana yang harus dikeluarkan,” tuturnya.
Menurut Jaya, normalisasi Sungai Deli sudah pernah dilakukan, tapi mengakibatkan sungai rusak. Karena, konsep dibuat sederhana, hanya membuat bendungan.
“Padahal, untuk kondisi Sungai Deli saat ini, penyelesaiannya sama dengan penyelesaian masalah parit, pengerukan. Karena masalah Sungai Deli adalah pendangkalan. Biayanya pun tidak mahal, sekitar Rp 400 miliar sudah cukup,” tegasnya.
“Pesan saya, membangun kota jangan berorientasi bisnis. Tapi membangun untuk manusia, memanusiakan manusia,” tukasnya.