Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Fraksi Partai Golkar DPRD Medan menyebut besarnya Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya berkisar 80 % menandakan ketidakmampuan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait melaksanakan tugas dan tangggungjawab.
"Beberapa kabupaten/kota Kepala OPD yang serapan anggaran belanjanya dibawah 80 persen dan realisasi PAD-nya dibawah 75 persen sudah dilakukan evaluasi oleh kepala daerahnya. Harapan kami di Kota Medan hal tersebut juga harus dilakukan oleh Plt Wakilkota Medan, guna terwujudnya Medan Kota Metropolitan yang berdaya saing dan tidak ketinggalan," ujar Jubir Fraksi Golkar DPRD Medan, M Rizki Nugraha, saat sidang paripurna, Selasa (14/7/2020).
Menurutnya, pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran seperti system pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan pelaksanaan pembangunan yang standard dan kualitas kita harus dipertahankan.
"Dari hasil analisis dan pengamatan yang kami lakulan di internal fraksi, adanya beberapa kepala daerah dan pejabat daerah yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah sebagaimana badan pengawas internal dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD," bebernya.
"Untuk itu Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mendesak agar inspektorat Kota Medan benar-benar melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan APBD Kota Medan setiap tahun anggaran, guna menghindari terjadinya praktek korupsi dan kolusi di lingkungan Pemko Medan kedepan," imbuhnya.