Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Refocusing anggaran tahap II Pemprov Sumatra Utara untuk penanganan covid-19 Rp Rp 500 miliar, akan lebih besar dialokasikan ke stimulus dampak ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengatakan alokasi refocusing tahap II itu berbeda dengan tahap I sebelumnya, dimana alokasi anggaran untuk JPS dan kesehatan medis dan non medis adalah yang lebih besar.
Pengalokasian anggaran refocusing yang lebih besar ke stimulus dampak ekonomi itu, menurut Wakil Gubernur Musa Rajekshah, dikarenakan ada 48.891 UMKM dan 56.327 tenaga kerja di Sumut yang terdampak pandemi covid-19.
Hal itu disampaikan, Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah, saat menjadi keynote speaker "Government Roundtable Series Covid-19: New, Next, Post" yang digelar MarkPlus.inc secara virtual, Senin (27/07/2020).
"Dan ada masukan dari para bupati dan wali kota, kalau bisa agar Pemprov tidak hanya memberi bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sembako lagi, namun membantu sektor-sektor atau potensi daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan. Hal itu memang sejalan dengan program Pemprov Sumut," kata Musa Rajekshah.
Sebelumnya pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 di Posko Penanganan Covid-19 Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Kamis (23/07/2020), beberapa kepala daerah menyampaikan agar bantuan Pemprov Sumut menyasar ke sektor-sektor dan potensi-potensi daerah.
"Perlu misalnya pemberdayaan UMKM dan para petani, peternak, buruh atau tukang. Misalnya bagaimana suatu pelaku usaha dibantu modalnya mengembangkan usahanya, memfasilitasi pemasaran produk atau misalnya pemerintah menampung hasil-hasil produksi dan pertanian," ujar Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, dalam usulannya di rapat evaluasi itu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, mengatakan sektor UMKM berkontribusi sebesar 67% pada perekonomian Sumut. Bank Indonesia juga melakukan survei kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi.
Hasilnya, UMKM mengalami penurunan penjualan, akses pembiayaan sulit, lambatnya distribusi, kesulitan bahan baku serta produksi yang sedikit terhambat. "Oleh karena itu, kami usulkan untuk bagaimana kita bisa melakukan penguatan UMKM," ujar Wiwiek.
Dikatakannya, ada beberapa strategi penguatan UMKM yang bisa dilakukan. Antara lain, digitalisasi penjualan atau pemasaran, digitalisasi pembayaran, serta alih usaha UMKM. Selain itu, kata Wiwiek, prioritas pengembangan UMKM dapat dilihat dari sisi potensi masing-masing kabupaten/kota.
"Pengembangan ekosistem bagi UMKM tujuannya untuk memperluas akses pasar, untuk itu, kita mencoba mendorong pasar melakukan penjualan secara online," ujar Wiwiek.