Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Forum Eksponen 98 PDIP Sumut, Gimana Lubis, geram dengan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat yang kerap menyerang Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.
Menurut Gumana mantan Gubernur DKI Jakarta itu sok tahu. Selain itu penilaiannya tentang Akhyar Nasution juga tidak tepat.
"Apa yang dipertontonkan oleh saudara Djarot Saiful Hidayat tidak pantas, sama saja beliau mencela dan merendahkan kader dan jajarannya sendiri. Akhyar Nasution yang dijelekkan oleh Djarot adalah salah satu kader terbaik dan banuak melakukan kerja dari pada banyak cerita," ujar Gumana, di Medan, Selasa (28/7/2020).
"Jadi jangan sok tahu," ketusnya
Gumana juga menyinggung saat Djarot Saiful Hidayat dicalonkan oleh PDIP di Pilgub Sumut 2018 lalu.
"Bila ditinjau untuk kepantasan mencalonkan pilkada perlu dipertanyakan Djarot apa yang sudah dia perbuat untuk Sumatra Utara sebelumnya untuk dicalonkan 2018 lalu," beber Ketua PAC PDIP Medan Johor ini.
Seperti diberitakan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya tidak mengusung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020.
Menurutnya, Akhyar memiliki sejumlah 'dosa' masa lalu. Djarot menegaskan, PDIP melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah.
“Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan. PDIP belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," kata Djarot, Sabtu (25/7/2020).
Selain itu, Djarot, menyinggung Akhyar yang pernah diperiksa Polda Sumut terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp 4,7 miliar.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut (Demokrat), yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut," sindirnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin kepada Akhyar Nasution yang telah berpindah menjadi kader Partai Demokrat.
"Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," bebernya.