Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pendapat yang menyebut politik identitas haram dalam demokrasi. Sebaliknya, bagi PKS, politik identitas perlu untuk meneguhkan bukan memecah masyarakat.
"Politik identitas itu baik karena untuk meneguhkan. Yang salah itu misalnya, kalau ada partai yang menurunkan spanduk partainya sendiri tapi menuduh orang lain," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto dalam diskusi dengan awak media, di Ruang Fraksi PKS Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (7/8/2020).
Dalam Pilkada 2020 ini, sambung Hendro, PKS yakin masyarakat akan semakin dewasa menilai politik identitas selama ia tidak memecah belah masyarakat.
Disinggung soal politik dinasti, kata Hendro, dari survei yang telah mereka lakukan, hal itu tidak akan memengaruhi keberpihakan pemilih. Yang paling menentukan adalah ide dan gagasan.
"Politik dinasti itu tak berpengaruh karena ada kecenderungan rasa bosan di masyarakat. Jadi siapa ide dan gagasannya yang paling baik itu menentukan. Itu terutama untuk posisi nomor satu bukan wakil," kata Hendro.
PKS, sambung Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, juga optimis partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di Sumut akan mencapai 70% sesuai dengan harapan secara nasional.