Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbinisdaily.com-Medan. Sudah menjadi rahasia umum, kondisi birokrasi di lingkungan Pemko Medan kerap mendapat keluhan masyarakat. Maka tak heran, banyak pihak inginkan birokrasi direformasi besar-besaran. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus menjadi isu serta concern calon Wali Kota Medan yang akan bertarung di Pilkada 2020. Apalagi, 3 Wali Kota Medan terakhir harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat karena tersangkut persoalan hukum.
Akademi dari UIN Sumut, Faisal Riza, reformasi birokrasi harus terus dilakukan dengan mengendepankan prinsip birokrasi modern seperti transparan dan akuntabel. Birokrasi yang modern, transparan dan akuntabel bisa memicu perbaikan lebih luas di berbagai sektor.
"Misalnya, kalau pengurusan perizinan bebas pungli dan premanisme maka dunia usaha bisa lebih bergeliat. Ongkos produksi bisa ditekan, dan hasilnya lebih banyak dan menguntungkan," katanya, Jumat (7/8/2020)
Oleh karena itu, perbaikan birokrasi harus menjadi prioritas calon kepala daerah. "Birokrasi juga harus lebih gesit dan peka. Gesit maksudnya adalah cekatan, cepat dalam merespon problem masyarakat," tambah Faisal.
"Sementara ini birokrasi kita dianggap tambun, bongsor. Sehingga geraknya lambat dan keteter dalam menyelesaikan persoalan masyarakat," beber Faisal.
Maka itu, kepekaan sosial diharapkan bisa diwujudkan oleh pemimpin Kota Medan kelak. "Peka maksudnya sensitif terhadap problem masyarakat. Mengedepankan aksi simpatik. Sehingga benar adanya kehadiran birokrasi dalam masyarakat," pungkas Faisal.