Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Proyek pembangunan sarana objek wisata sebanyak 13 paket sumber dana APBD Tahun Anggaran(TA) 2017 di Dinas Pariwisata Toba hingga saat ini belum dibayar, menunggu rekomendasi dari Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kita tidak mau konyol, karena kegiatan itu sudah ditangani oleh APH tentu sangat dibutuhkan rekomendasinya apabila sudah ada persetujuan tentu akan dituruti, " ujar Kepala Dinas Pariwisata, Jhonpiter Silalahi, Senin(10/8/2020) di Balige.
Ia mengatakan, ke-13 paket kegiatan yang dibiayai oleh APBD TA 2017 sebesar Rp 5,6 milyar terletak diberbagai titik termasuk di Pantai Sibolahotang Sas, Balige.
"Inilah jawaban mengapa Dinas Pariwisata tidak melanjutkan rencana-rencana untuk pengembangan karena belum ada serah terima dari rekanan, "sebutnya seraya mengatakan bagaimana permasalahan sehingga tidak dibayar tidak sepenuhnya dipahami.
Dikatakan mantan Asisten 2 ini bahwa pihaknya sebagai dinas tekhnis tidak pernah menelantarkan apalagi mengabaikan hak rekanan sebagai pelaksana namun karena kegiatan sudah ditangani aparat hukum tentu seluruh keputusan melalui pengadilan.
"Kebetulan saat kegiatan itu kepala dinas bukanlah saya sehingga apapun kebijakan atau putusan dalam kegiatan itu tentu harus hati-hati, " ucapnya.
Kabag Hukum Pemkab Toba, Lukman Siagian SH membenarkan ke-13 paket di Dinas Pariwisata TA 2017 berujung di meja hijau atas gugatan rekanan amar putusan sudah diterima supaya membayarkan dana proyek sebesar Rp 5,6 milyar kepada sebahagian rekanan.
"Benar kita sudah terima putusan PN Balige, tapi itu masih untuk tiga item pekerjaan. Pun demikian, kita masih menunggu Aanmaning dari PN Balige. Jika Aanmaning sudah kita terima, maka putusan tersebut akan segera kita ekseskusi dan akan kita bayarkan secepatnya," jelasnya.
Sebelumnya diketahui atas tidak dibayarkan proyek di Dinas Patiwisata Toba TA 2017 pihak rekanan dengan juru bicara Renata Manurung pernah melakukan aksi demo di Rapat Paripurna DPRD menyampaikan aspirasi supaya secepatnya dibayar karena sudah mengalami kerugian besar sebab uang yang dipergunakan adalah pinjaman bank dimana harus dicicil setiap bulan.