Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Semrautnya pelaksanaan tata tertib (tatib) DPRD Sumatra Utara (Sumut) mendorong Fraksi PDIP walk out dari sidang paripurna DPRD, 11 Agustus lalu. Sikap tersebut memiliki dasar yang cukup kuat. Demikian dikatakan anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Delpin Barus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/8/2020)
"Bahwa rekomendasi BPK terhadap audit anggaran tahun 2019 kendati mendapatkan WTP tetapi tidak serta merta pimpinan dan anggota komisi mengabaikan berbagai tahapan pembahasan sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai dengan tatib yang ada. Masih banyak temuan dari hasil uji petik saat kunjungan dapil yang harus dirapatkan di banggar. Antara lain
dugaan penyimpangan hingga kepemilikan aset Pemprov yang tidak jelas dan beragam persoalan lain," ujar Delpin
Apalagi, sambung Delpin, hasil audit BPK tersebut hingga saat ini belum pernah dibahas dan dibicarakan secara resmi di banggar sehingga tidak bisa dibahas di sidang-sidang yang lebih tinggi. Karenanya keputusan pimpinan membawa pembahasan LPJP tahun anggaran 2019 langsung ke tahap paripurna merupakan pelanggaran terhadap tatib DPRD, imbuh Delpin.
"Kami masih melihat beragam persoalan tersebut harus diselesaikan oleh Pemprov dan tidak boleh dibiarkan begitu saja karena jika demikian maka sesungguhnya kita ysedang menimbun masalah dan Fraksi PDIP berani buka-bukaan soal data," jelasnya.
Delpin meminta pimpinan DPRD dan anggota komisi untuk kembali menegakkan tatib. Kalau mau mengangkangi tatib, jelas Fraksi PDIP menolak.