Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 414 triliun untuk pembangunan infrastruktur di 2021. Anggaran itu akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.
"Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman," sambungnya.
Sedangkan untuk ketahanan pangan, kata Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun di 2021. Anggaran itu diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan.
"Dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," jelasnya.
Jokowi juga mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di 2021.
"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," tuturnya.
Jokowi lebih lanjut memaparkan anggaran perlindungan sosial pada 2021 yang mencapai Rp 419,3 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.
"Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada 10 masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, Bansos tunai, dan kartu pra kerja; mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population; penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi," katanya.
Menurutnya, perlindungan sosial ini sangat penting untuk menekan angka kemiskinan di masa mendatang.
"Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024," katanya.(dtf)