Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Fraksi PDIP DPRD Sumatra Utara (Sumut) menolak laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi tentang APBD Sumut 2019. Fraksi ini kemudian memaparkan keripik dan saran mereka kepada Gubernur Edy selaku pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu).
Setidaknya ada 7 poin yang dibacakan juru bicara Fraksi PDIP Delpin Barus, dalam sidang paripurna DPRD Sumatra Utara (Sumut) tentang Ranperda LPJP Gubsu TA 2019 yang berlangsung di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/8/2020)
Ketujuh poin tersebut antara lain terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, infrastruktur, pariwisata dan pendataan
Di sektor pendidikan Fraksi PDIP menyoroti banyak sekolah yang pertapakannya belum bersertifikat. Karenanya Gubernur Semetara Utara (Gubsu) menyediakan pertapakan baru untuk pendirian kelas dan sekolah baru, serta memberikan subsidi dan beasiswa kepada siswa berprestasi dan kurang mampu.
Untuk sektor kesehatan fraksi ini menilai bahwa pandemi covid-19 telah memperlihatkan buruknya kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit.
Kemudian di sektor pertanian fraksi ini meminta Gubsu untuk menganggarkan alih tekhnologi pertanian yang lebih modren dan menyediakan lahan-lahan pertanian sebagai kesiapan Pemrovsu dalam menghadapi ketahanan pangan yang saat ini masih sangat lemah.
Di sektor nelayan Pemrovsu diminta membantu kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap ikan untuk direalisasikan di tahun anggaran berikutnya
Sedangkan soal infrastruktur, fraksi ini mengkritisi banyaknya ruas jalan dan jembatan yang dirasakan sangat tidak nyaman. Selain itu tidak ada anggaran untuk membuka jalan baru yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi.
Sedangkan di sektor pariwisata, Fraksi ini menilai bahwa sektor ini merupakan aset yang dapat mendulang PAD yang cukup besar karena Sumut punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak dikelola secara maksimal oleh Pemprovsu.
Terakhir adalah buruknya persoalan pendataan. Terbukti saat pandemi covid-19 Pemrovsu tidak punya data tentang rakyat miskin dan rakyat yang layak menerima bantuan.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba mengatakan ketujuh poin itu juga akan menjadi fokus Fraksi PDIP dalam setiap pembahasan anggaran dan perundang-undangan. "Ini sebagai bukti dan komitmen PDIP sebagai partai wong cilik," kata Mangapul