Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, meminta bantuan Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan pandemi covid-19 di Sumut, termasuk mengatasi pesatnya penularan covid-19 di Sumut.
Menurut Gubernur Edy, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut sudah bekerja siang dan malam melakukan penanganan dan pengendalian covid-19 agar tidak semakin banyak masyarakat ditulari virus corona.
Kalau bisa, kata Gubernur Edy, bagaimana agar zona merah covid-19 di Sumut secepatnya langsung menjadi zona hijau. Namun upaya itu tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumut bersama Gugus Tugas masing-masing, tetapi butuh bantuan Pemerintah Pusat.
"Kami mohon petunjuk apa-apa yang bisa diharapkan dari pusat sehingga kami bisa lebih cepat keluar dari kesulitan ini," ujar Edy Rahmayadi kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang juga Kepala BNPB, Doni Monardo, Kamis (20/08/2020).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat pembahasan dan gambaran spesifik covid-19 di Sumut dengan Doni Munardo, secara virtual, di kediaman pribadi Edy Rahmayadi, Jalan Pantai Bunga Desa Pamah, Kecamatan Delitua, Deli Serdang, Kamis (20/08/2020).
Pesatnya penularan covid-19 di Sumut, sebut Gubernur Edy, antara lain karena letak geografis Sumut yang berbatasan dengan negara lain. "Sampai saat ini kita telah melakukan upaya edukasi dan imbauan pada masyarakat. Selanjutnya kita juga telah melaksanakan dan masih berjalan untuk pendisiplinan masyarakat dalam hal protokol kesehatan," katanya.
Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, yang juga mengikuti rapat itu, mengatakan pesatnya penularan covid-19 itu juga antara lain karena sumber daya yang dimiliki Sumut belum merata hingga pendatang dengan mudah masuk dari pelabuhan Asahan, Labuhan Batu dan Tanjungbalai.
Martuani menyarankan agar dibentuknya pemukiman atau kampung tangguh yang dilakukan masyarakat didampingi Kamtibmas dan Babinsa untuk dapat mencegah dan menaati protokol kesehatan di daerah masing-masing.
Kemudian Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah, melalui Kasdam I/BB, Brigjen TNI Didied Pramudito, menyarankan untuk segara meningkatkan patroli sacara masif terus menurus antara TNI, Polri dan Satpol PP.
"Kami menyiapkan 5.000 personel dan begitu juga Polri. Kami siap membantu. Kepada bupati dan walikota, Pergub ini sudah ada dan saya minta dipatuhi dan dilaksanakan agar terjadi kesinambungan dalam pencegahan," katanya.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menjelaskan saat ini Indonesia dihadapkan pada perang total terhadap covid-19. Langkah yang diambil yakni dengan mengajak orang lain dan berusaha patuh pada protokol kesehatan. Sementara sanksi hukum diharapkan jalan terakhir untuk melakukan tindakan.
"Kita berharap kompenen masyarakat berkontribusi dalam mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Kami tetap akan meberikan perhatian yang sama sesuai dengan perintah presiden untuk memprioritaskan 8 provinsi yang berada di zona merah," katanya.
Ke depan, Doni juga mengajak untuk bagaimana memikirkan rumah sakit agar tidak terisi penuh. Itu untuk melindungi dokter dan perwat dalam melaksanakan tugasnya. "Medis itu benteng terakhir, bukan benteng terdepan. Kita harus berupaya melindungi mereka dengan mencari solusi RS itu tidak penuh. Mereka bekerja tidak begitu berat sehingga mengurangi risiko mereka terpapar," katanya.
Menurut Doni lagi, perubahan prilaku ini sangat penting menghadapi perang panjang yang belum diketahui sampai kapan dan dapat ditemukan vaksin. Sementara vaksin yang ditemukan sampai saat ini masih dalam tahap uji coba.