Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdialy.com-Medan. Lagi-lagi predikat buruk tingkat nasional kembali dialamatkan ke Provinsi Sumatra Utara. Kali ini adalah sebagai provinsi tertinggi konflik agraria di Indonesia. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, menyampaikan hal itu pada Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se-Sumut di Pendopo Rumah dinas Gubernur, Kamis (27/08/2020).
Karena itu pula, kata Surya Tjandra yang menjadi wakil menteri dengan penugasan khusus dari Presiden RI Joko Widodo menuntaskan konflik agraria itu, untuk juga menyelesaikan permasalahan lahan di Sumut.
Penyelesaian masalah lahan di Sumut, kata Surya Tjandra, menjadi perhatian yang sangat penting. "Jadi kalau boleh jujur, memang pikiran saya itu ketika berbicara Sumut, konflik aja judulnya yang terbayang di kepala," katanya.
"KSP atau Kantor Staf Pesiden mengatakan, inilah (Sumut) hotspot konflik agraria se-Indonesia adanya di Sumut. Dan barangkali juga benar sebagian," kata Surya Tjandra pada rakor yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri itu.
Dan untuk urusan penyelesaian konflik itulah yang mendorongnya datang ke Sumut. "Itulah ketika datang, muka saya mau perang begitu, maaf ya Pak," katanya menoleh ke arah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, tidak menampik predikat buruk yang dialamatkan ke Provinsi Sumut itu. "Di Indonesia di seluruh dunia soal pertanahan paling sulit di Sumut," kata Edy.
Karena itu, Gubernur Edy yang juga hadir bersama Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, hanya ingin agar Ketua KPK, Firli Bahuri, karena pasti terjadi gesekan dalam praktik penyelesaian konflik agraria.
"Kami mohon kami didampingi, bila perlu kita buka kantor KPK baru di sini. Harus diselesaikan ini sampai tuntas meski sulit. Saya mohon juga ini kepada bupati dan wali kota," sebutnya.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan sangat penting melakukan penertiban aset dan optomalisasi pendapatan daerah, sekaligus dengan penyelesaian konflik tanah di Sumut.
Menurutnya penyelesaian itu berimplikasi pada tegaknya pencegahan korupsi sehingga tidak terjadi praktik korupsi. "Sebab lebih baik mencegah daripada memberantas korupsi," kata Firli Bahuri.