Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Labura. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menjelaskan bahwa ribuan massa yang mengiringi pendaftaran bakal pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ke KPU Labura, di luar tanggung jawab KPU.
"Yang pertama begini, bahwa KPU, TNI/Polri dan stake holder dan para bacalon telah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 1 September di Hotel Grans Labura. Dengan rapat koordinasi itu kita sudah menyepakati untuk menghantarkan yang ke KPU itu sebanyak 100 orang. Kemudian yang 100 orang itu 15 masuk ke dalam, 85 di luar KPU. Itu yang bisa kita akomodir dalam rangka untuk mematuhi protokol Covid. Di luar itu, di luar tanggung jawab KPU dan pihak-pihak terkait," kata Ketua KPU Labura, Heriamsyah Simanjuntak SHI kepada medanbisnisdaily.com, Selasa (8/9/2020).
Dikatakan Heriamsyah, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan jawaban kalau ada masyarakat yang hadir sendiri tanpa ada koordinasi dari pihak pasangan bakal calon.
Dikutip dari detik.com, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada calon kepala daerah yang akan mendaftarkan diri tidak melakukan arak-arakan atau mengumpulkan massa seperti berkonvoi.
"Tegaskan tidak ada arak-arakan, konvoi-konvoi dalam pendaftaran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan," kata Mendagri Tirto Karnavian, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 yang disiarkan di YouTube Kemendagri RI, Kamis (3/9/2020).
Tito mengingatkan pendaftaran pasangan calon akan dilakukan dengan peserta terbatas sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020. Ia mengimbau agar tidak ada pengumpulan massa, sebaiknya suasana pendaftaran calon juga dapat disaksikan secara virtual sehingga dapat ditonton pendukung tiap kandidat dari kediaman masing-masing.
"Jadi pendaftaran paslon dilakukan secara sangat terbatas dan kemudian bisa diamplifikasi dengan media massa atau virtual. Jadi tanpa seperti dulu yang rombongan, ramai-ramai," katanya.
Ia mengatakan Pilkada 2020 harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat supaya tidak terjadi klaster Covid-19 baru. Tito menyebut nantinya calon kepala daerah juga harus mengembangkan ide kreatif untuk penanganan Covid -19 dan dampak ekonominya.