Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Di tengah maraknya penyebaran virus corona atau covid-19, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumut mendorong agar Pilkada Kota Medan ditunda pelaksanaannya sampai situasi dapat terkendali.
"Jangan sampai Pilkada 2020 ini berubah menjadi mesin pembunuh yang di fasilitasi negara," ujar Ketua Pokja GNPF Ulama Sumut, Tumpal Panggabean, Rabu (9/9/2020).
GNPF, kata Tumpal, meminta pemerintah lebih mengutamakan keselamatan warganya ketimbang memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19.
Menurutnya, paya pencegahan selama tahapan pilkada baik dari KPU maupun pasangan calon, belum berjalan maksimal dan bahkan cenderung diabaikan.
"Tidak ada satupun Paslon yang ada di Sumut dapat menjamin bisa melaksanakan Phisical Distancing atau menjaga jarak. Bahkan banyak masyarakat yang mengabaikan saat proses pendaftaran Paslon," ujarnya.
GNPF Ulama mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan desakan agar Pilkada serentak tidak digelar dalam waktu dekat.
Tumpal mengatakan, jika pemerintah tetap memaksakan kehendak dengan tetap menggelar pilkada di 2020, pihaknya akan melakukan upaya hukum hingga aksi demonstrasi.
"Kalau tetap dipaksakan dengan kondisi yang makin memburuk, maka kita (GNPF) akan melakukan tuntutan hukum dan gerakan mengajak masyarakat menunda pilkada," tegasnya.
Tumpal memastikan tidak ada maksud lain dari GNPF Ulama Sumut meminta agar pelaksanaan Pilkada Medan ditunda.
"Kami sudah bersuara sejak 2 bulan lalu, bukan baru hari ini," tuturnya.
Sementara itu Ketua GNPF Ulama Sumut, Aidan Nazwir Panggabean menambahkan, wacana dan desakan menunda proses Pilkada 2020 bukan gerakan yang ujuk-ujuk dilakukan.
Kata Aidan Nazwir, GNPF Ulama jauh hari sudah meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pagelaran pesta demokrasi khususnya di Sumatera Utara.
"Sebenarnya wacana ini sudah lama kita bahas, namun terus kita lakukan memantau situasi dan melakukan kajian dari berbagai sumber dan data melalui ahli sehingga kita dapat melihat ancaman dan kekhawatiran dari dampak Pilkada di tengah pandemi," ujarnya.