Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Syafruddin Lubis, Wakil Penanggung Jawab Tim BPK yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan mengatakan, dilakukan oleh seluruh BPK se-Indonesia.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas hal pokok dan identifikasi kriteria pemeriksaan sebagai dasar bagi tim dalam menyusun pemeriksaan secara lebih rinci dengan sasaran pemeriksaan relokasi dan refocusing, penanganan bidang kesehatan, termasuk sumbangan pihak ketiga, penanganan bidang sosial dan penanganan dampak ekonomi.
“BPK berperan agar anggaran penanganan Covid-19 harus tepat sasaran, baik dalam penanganan kesehatan maupun dalam pemberian bantuan sosial. Sebab, anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 cukup besar. Kita tidak mengharapkan dalam penggunaan anggaran terjadinya penyimpangan,” jelas Syafruddin, di Balai Kota Medan, Rabu (9/9/2020).
Syafruddin agar pimpinan OPD untuk bersikap kooperatif. “Tentunya dukungan OPD terkait sangat kita butuhkan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya selesai,” harapnya.
Sekda Kota Medan, Wirya Al Rahman, mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran, termasuk melakukan refocusing dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Anggaran tersebut, jelasnya, digunakan untuk penanganan 3 bidang yakni kesehatan, sosial dan penanganan stimulus ekonomi.
Di bidang kesehatan, terang Sekda, anggaran yang digunakan diperuntukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menangani pasien yang telah terjangkit covid-19.
Kemudian di bidang sosial, ungkapnya, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 baik langsung maupun tidak langsung.
“Dalam penanganan stimulus ekonomi, kita akan prioritaskan kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi binaan OPD terkait, diantaranya Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian dan Perikanan. Kita belum melaksanakannya, sebab masih menunggu program dari OPD terkait,” katanya.