Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Kaum Milenial Indonesia di wilayah Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, Selasa (15/09/2020), mengadakan diskusi virtual bertajuk " Polemik Wacana Universitas Tapanuli Raya". Narasumber yang ikut memberikan pandangan, antara lain Bupati Taput, Nikson Nababan; Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik USU, Prof Dr Marlon Sihombing; Koordinator Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik, Deny Kurniawan PhD; Direktur Kelembagaan mewakili Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Dr Ir Ridwan Anxib, serta Founder dan Executif Director ID Next Leader, Hokkop Situngkir ST IR.
Diskusi dimulai dengan sambutan Prihartini Simbolon (Direktur Kaum Milenial Wilayah Sumatera Utara). Moderator Artinus Hulu. Dalam diskusi terungkap, upaya pendirian Universitas Tapanuli Raya oleh Pemkab Taput untuk memajukan wilayah Tapanuli pada umumnya.
Bupati Nikson Nababan menyebutkan, sudah waktunya desa tidak lagi menyumbangkan sumber daya manusianya ke kota. "Akan tetapi, bagaimana daerah sudah bisa mengelola sumber daya manusianya sendiri. Pendirian Universitas Tapanuli Raya (UNTARA) bisa membangun perekonomian dengan mendatangkan mahasiswa dari luar kota masuk ke daerah Tapanuli," tandasnya.
Menurut Nikson, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, merupakan salah satu institut negeri keagamaan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah perguruan tinggi.
Prof Dr Marlon Sihombing mengatakan, apabila sebuah perguruan tinggi maju, tentu dapat membuat kotanya semakin maju juga. "Maka harapan pendirian UNTARA bisa menjadi model penggerak. Menjadi wahana untuk mengikuti perubahan, sebagai pengembangan kreativitas dan bisa menjadi cagar budaya serta kearifan lokal. Konsep perubahan IAKN yang ditawarkan Pemda Tapanuli Utara adalah konsep transformasi (proses metamorfosa). Badan dan jiwanya tetap, tetapi posturnya berbeda. Ketika bertranformasi, tidak akan menghilangkan keilmuan terkait agama Kristen di IAKN," paparnya.
Deni Kurniawan mengatakan, Taput memiliki beberapa pendidikan tinggi, seperti Akper Pemkab, IAKN dan UNITA. Ia menerangkan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan bahwa ada daerah yang terdapat moratorium terkait PTN dan PTS.
"Moratorium memiliki daerah khusus dan sesuai kebutuhan. Pendirian PTN dapat dilakukan apabila hasil evaluasi dan pengkajian menyimpulkan bahwa diperlukan pendirian PTN," jelasnya.
Sedangkan Dr Ridwan Anzib, mengatakan, selama di masa pemerintahan Jokowi belum ada pendirian PTN. Menurutnya, proses perubahan IAKN menjadi UNTARA kemungkinan bisa memakan waktu dan proses yang sangat panjang, karena melibatkan beberapa pihak, terutama kementerian.
Milenial Harus Terus Bergerak
Doni Rahmadi Butar-Butar selaku Direktur Kaum Milenial Indonesia Wilayah Tapanuli Utara kepada medanbisnisdaily.com mengatakan, tentu ada suara pro dan kontra selama diskusi berlangsung terkait Universitas Tapanuli Raya (UNTARA).
"Harapannya, semua masyarakat Tapanuli Utara khusunya anak muda ataupun milenial mulai memahami wacana yang digaungkan oleh Pemerintah terhadap upaya pendirian Universitas Tapanuli Raya. "Milenial harus terus bergerak dan berdiri, walau sedang diuji pandemi. Karena melalui diskusi ini , kaum milenial akan mengajak masyarakat untuk lebih partisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang akan dicanangkan pemerintah," tandasnya.