Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatra Utara, mulai melakukan pemeriksanaan pendahuluan atas pemakaian anggaran yang dipakai Pemprov Sumut dalam penanganan pandemi covid-19 di Sumut.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan Tim BPK terkait pemakaian anggaran itu, mulai dari bidang kesehatan dan pendukung kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pegaman sosial.
Eydu menyebutkan hasil pemeriksaan menunjukkan perlunya perencanaan program dan hasil pertanggungjawaban. BPK meminta agar diperjelas rincian secara detail atas dana-dana yang sudah dipakai.
Ia menyarankan agar Pemprov Sumut meningkatkan fungsi pengawasan internal, khususnya oleh Inspektorat Sumut dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut.
Salah satunya, pembentukan tim force task khusus. Sehingga di masa mendatang memudahkan penyelesaian-penyelesaian laporan pertanggungjawaban penanganan covid-19.
Hal itu disampaikan Eydu saat bertemu dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (02/10/2020). Eydu datang bersama sejumlah pejabat BPK Perwakilan Sumut. Sedangkan Gubernur Edy didampingi Sekdaprov, R Sabrina.
Kunjungan itu dalam rangka koordinasi dan evaluasi pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.
Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan hasil pemeriksaan pendahuluan akan menjadi bahan masukan dan acuan untuk memperbaiki, serta menghindari kesalahan-kesalahan di masa mendatang, khususnya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
"Saya sangat berterima kasih sekali, karena pengawasan memang selalu kami butuhkan dalam bekerja. Apalagi dalam menghadapi pandemi covid-19 ini yang sebenarnya baru bagi kita semua," ujar Edy Rahmayadi.
Salah satu kendala yang sering timbul dalam penanganan Covid-19, lanjut Edy, adalah banyak kegiatan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah di lapangan. Akhirnya, tidak semua yang sudah direncanakan terlaksana sesuai awal dan menyulitkan dalam administrasi.
"Namun ini bukan menjadi alasan untuk tidak menyiapkan laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kami di Gugus Tugas akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi wujudkan transparansi dan akuntabilitas," ujar Edy.
Hadir juga Asisten Administrasi Umum dan Aset Sumut, M Fitriyus, Inspektur Sumut, Lasro Marbun, Plt Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan.