Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Hari ini, tepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin satu tahun memimpin pemerintahan Indonesia periode 2019-2024. Banyak hal yang terjadi dalam perjalanan satu tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dalam memimpin tanah air.
Beberapa hal yang terjadi di satu tahun pertama ini juga bisa dibilang menjadi tantangan pemerintah dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020, yang saat ini sudah berjalan hingga Oktober dengan realisasi September.
Dari sisi penerimaan perpajakan atau pajak dan cukai, pemerintahan kabinet Indonesia maju baru berhasil mengumpulkan Rp 892,4 triliun atau 63,5% dari target Rp 1.404,5 triliun yang tercatat di Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Angka ini realisasi per September tahun ini.
Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom hingga Selasa (20/10/2020), total penerimaan pajak mencapai Rp 750,6 triliun atau 62,6% dari target Rp 1.198,8 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 141,8 triliun atau 68,9% dari target Rp 205,7 triliun.
Total penerimaan pajak ini mengalami penurunan sebesar 16,9% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Turunnya penerimaan pajak ini disebabkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Migas yang terkontraksi 45,3% YoY. Sementara pajak non migas turun 15,4% YoY.
Khusus penerimaan pajak, realisasi yang mencapai Rp 750,6 triliun ini berasal dari PPh Migas Rp 23,6 triliun atau 74,2% dari target Rp 31,9 triliun. Sedangkan dari pajak non migas mencapai Rp 727,0 triliun atau 62,3% dari target Rp 1.167,0 triliun.
Untuk pajak non migas yang mencapai Rp 1.167,0 triliun ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp 418,2 triliun atau 65,5% dari target Rp 638,5 triliun. Pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 290,3 triliun atau 57,2% dari target Rp507,5 triliun. Pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 14,0 triliun atau 104,4% dari target Rp 13,4 triliun. Pajak lainnya Rp 4,5 triliun atau 59,7% dari target Rp 7,5 triliun.
Sedangkan dari kepabeanan dan cukai sudah mencapai Rp 141,8 triliun atau baru mencapai 68,9% dari target Rp 205,7 triliun. Secara total angka ini masih naik 3,8% YoY.
Adapun, realisasi tersebut berasal dari cukai Rp 115,3 triliun atau 67,0% dari target Rp 172,2 triliun atau masih tumbuh 7,2%. Pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 26,5 triliun atau 79,1% dari target Rp 33,5 triliun atau turun 9,0%.
Khusus pendapatan pajak perdagangan internasional ini terdiri dari bea masuk yang mencapai Rp 24,3 triliun atau 76,2% dari target Rp 31,8 triliun dan bea keluar Rp 2,2 triliun atau 134,9% dari target Rp 1,7 triliun. Perlu diketahui, realisasi ini tercatat per akhir September 2020.
Khusus realisasi pendapatan negara secara keseluruhan, pemerintahan kabinet Indonesia maju berhasil mengumpulkan Rp 1.158,0 triliun atau 68,2% dari target 1.699,0 triliun. Rinciannya, pendapatan dalam negeri yang terdiri dari perpajakan sebesar Rp 1.153,3 triliun atau 67,9% dari target Rp 1.698,6 triliun.
Selanjutnya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 260,9 triliun atau 88,7% dari target Rp 294,1 triliun. Satu lagi berasal dari penerimaan hibah yang mencapai Rp 5,7 triliun atau 436,9% dari target Rp 1,7 triliun.
Sedangkan dari belanja negara, realisasinya Rp 1.841,1 triliun atau 67,2% dari target Rp 2.739,2 triliun. Capaian ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.211,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 629,7 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka defisit anggaran hingga akhir September 2020 mencapai Rp 682,1 triliun atau 4,16% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun target pelebaran defisit ini mencapai 6,34% terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun.
Perlu diketahui, kinerja APBN Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin pada tahun 2020 ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Tahun 2020, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang terdampak virus Corona.(dtf)