Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily. com-Medan. Relawan Jokowi Centre meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk segera mempersiapkan strategi komunikasi publik yang baik dalam pendistribusian vaksin Covid-19. Harapan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi Centre, Imanta Ginting sebagai respon atas semakin dekatnya waktu pelaksanaan vaksinasi massal di Indonesia.
Imanta mengatakan, komunikasi publik yang baik dan efektif terkait pembagian vaksin dapat menciptakan ketenangan dan kepastian di tengah simpang siurnya informasi yang beredar di tengah masyarakat. Strategi komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait manfaat dan harga vaksin tersebut.
"Belajar dari situasi saat pembentukan UU KUHP dan UU Cipta kerja, kami menilai bahwa komunikasi publik para menteri perlu diperbaiki. Erick Thohir selaku pembantu Presiden Jokowi harus bekerja cepat dan efektif, sekaligus mampu membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat," kata Imanta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10/2020).
Dalam menyampaikan informasi terkait pembagian vaksin, Imanta mengharapkan agar Erick melibatkan berbagai lembaga umat beragama, ormas, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi relawan.
"Kami menyarankan agar Menteri BUMN melibatkan lembaga umat beragama, seperti NU, Muhammadiyah, PGI, serta organisasi lainnya untuk menyampaikan informasi vaksin yang benar kepada masyarakat," ujarnya.
Bila hal itu dilakukan, lanjut Imanta, maka informasi hoaks tentang vaksin yang dikabarkan haram dan harganya selangit tidak akan beredar di masyarakat.
Lebih lanjut Imanta Ginting mengharapkan agar harga vaksin yang akan beredar di masyarakat dapat terjangkau. Selain harga yang terjangkau, Imanta juga berharap agar pembagian vaksin kepada masyarakat tepat sasaran.
"Kami selaku organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi tidak ingin harga vaksin mencekik rakyat, seperti harga masker yang sempat naik hingga hampir 300 persen beberapa waktu lalu. Harga yang tinggi jelas sangat merugikan masyarakat dan juga Presiden Jokowi selalu penerima mandat dari rakyat," kata dia.