Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan alokasi anggaran untuk pendidikan yang sebesar 20% setiap tahunnya harus dijalani pemerintah. Besaran alokasi ini merupakan keputusan konstitusi dan tidak bisa dikompromikan meski perekonomian nasional sedang terdampak Corona seperti sekarang.
Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan yang sebesar 20% ini setara dengan sekitar Rp 550 triliun di tahun 2021. Anggaran pendidikan ini lebih besar dibandingkan biaya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
"APBN 2020 belanjakan Rp 547 triliun dan tahun depan another Rp 550 triliun. Rp 550 triliun itu kaya anggaran buat ibu kota baru lho," kata Sri Mulyani dalam acara Studium Generale 2020: Rekacipta Generasi Muda Menuju Indonesia Emas secara virtual, Senin (2/11/2020).
Anggaran pembangunan ibu kota baru di Kaltim sudah diputuskan sekitar Rp 466 triliun. Sekitar 19,2% atau sekitar Rp 89,4 triliun akan dipenuhi dari APBN. Sedangkan yang berasal dari sektor swasta sebesar 26,2% atau Rp 122,09 triliun, dan melalui KPBU sebesar 54,6% atau setara 254,43 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan dengan anggaran tersebut maka pemerintah bisa memberikan beasiswa ke jutaan masyarakat setiap tahunnya baik sekolah maupun tingkat perguruan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membangun sekolah baru atau renovasi bangunan sekolah, serta dimanfaatkan untuk tunjangan para profesi guru di tanah air.
"Kami di Kementerian Keuangan akan coba arahkan dan impose sistem anggaran yang paksa pengguna anggaran bertanggung jawab tidak hanya output tapi juga result," ungkap dia.
Perlu diketahui, penetapan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sudah tertuang dalam UU 1945 pasal 31 ayat 4. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. dtc