Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, menerima penghargaan dari Pemerintah RI untuk capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang, di Sopo Rakyat, Rumah Dinas Bupati Taput, Tarutung, Selasa (3/11/2020).
Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mercy Monika R . Sitompul dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige Samsul Huda, juga ikut dalam acara ini.
Atas hasil raihan 5 kali WTP ini, maka Tahun 2020 Tapanuli Utara memperoleh 21.522.057.000. Dasarnya, WTP sebagai kriteria utama.
Namun bupati tidak mau terlena dengan penghargaan itu. Ia mengemukakan, awal kepemimpinannya kondisi daerahnya masih berhadapan dengan minim dan sebahagian belum teraliri jaringan listrik, air bersih dan jalan.
"Maka anggaran kita selalu lebih banyak terserap di PUPR," kata bupati.
Kedua, Kesehatan. RSU Tarutung masih banyak honor, Tahun 2017 puskesmas sudah 24 jam, kepada petugas disua institusi kesehatan ini kita tambahkan intensif.
"Saat ini juga sedang dibangun gedung khusus menangani penyakit berbahaya. Mungkin hanya 2 rumah sakit di Sumut yang seperti ini. Tentu dapat mengcover kebutuhan pasien di wilayah Pantai Barat Sumut," kata bupati.
Namun, sambung bupati, perlahan anggaran untuk kesehatan dikurangi menuju mekanisasi dan intensifikasi pertanian, berlanjut ke pencanangan IP 2 dan berusaha memimalkan kelangkaan pupuk.
Salah satu cara mekanisasi, dengan memberikan bantuan beroperasinalnya alat berat diatas kahan masyarakat, secara gratis.
Bupati juga mengutarakan, di sektor pertanian belum memasuki hingga kenteknologi puncak, hingga pihaknya terus melobi pemerintah pusat memberikan kepada Rice Mining. Tidak lagi membanting dan berjemur, langsung keluar beras. Sisanya akan dimanfaatkan menjadi pakan ternak.
Pun menurut bupati, masih ada sekolah didaerahnya 60% belum berpagar, 60% masih menggunakan mobiler tahun 60-an, 10 persen belum memiliki perpustakaan dan 5 persen belum memiliki MCK.
Di sektor infrastruktur, Nikson Nababan menerangkan, panjang jalan di Taput yang existing saja mencapai 1200 kilometer, ditambah lagi perpanjangan dan perkerasan. Total keseluruhan sepanjang 1600.
"Dibutuhkan 200-300 miliar pertahun untuk membangun dan merawatnya. Itu tantangannya," sebut Nikson.
Bupati pun berharap, pemaparan ini, menjadi pertimbangan dan analisa bagi pihak Kementerian Keuangan RI.
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, mengatakan, kalau tdk ada aktifitas ekonomi, tidak ada pendapatan, dan harus ditopang akuntasi yanh beres dan jujur.
Ia juga mengingatkan, yang namanya periksaan keuangan itu adalah harus melapotkan keuangan secara tuntas, sesuai standarisasi akuntansi pemerintah.
Sebayang juga mengatakan, raihan WTP sepantasnya membuat Taput berbangga hati dengan bisa meraih WTP 5 kali berturut-turut.
"Ini sesuatu yang tidak mudah untuk mewujudkan," katanya.
Sebayang juga memuji paparan bupati dengan konsep membangunnya untuk menggunakan anggaran yang tidak terlalu gemuk itu di daerah itu.
Kepada pimpinan OPD, ia menyarankan kepada Pemkab Taput agar anggaran itu ditujukan ke yang produktif. "Jangan inefisensi. Belanja barang juga harus betul-betul sesuai kebutuhan," katanya.
Disi lain, Sebayang menerangkan, salah satu variabel untuk menghitung dana desa adalah jumlah orang miskin.
Tentu, dalam hal memperoleh WTP Taput juga bedasarkan sejumlah variable-variabel.