Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com- Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan, menerima Piagam Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas capaian Opini WTP yang diberikan langsung Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatra Utara, Mercy Monika R Sitompul, Kamis (12/11/2020), di Kantor KPPN Jalan Sutoyo Kota Tebing Tinggi.
Kabid PAPK Kanwil DJPB Provinsi Sumatra Utara, Mercy Monika mengucapkan terima kasih atas penghargaan capaian WTP ini kepada Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Sergai tahun 2019. "Walaupun saat ini masih masa Pandemi Covid-19, kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual," jelasnya.
Dijelaskan Mercy, untuk Provinsi Sumatera Utara, dari 33 Kabupaten Kota yang ada, 21 Pemerintah Daerah berhasil mendapat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun ini Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Sergai kembali menerima Opini WTP atas LKPD tahun 2019, hal ini merupakan capaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi.
"Sebagai wujud apresiasi pemerintah atas capaian tersebut, Mentri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Sergai berupa piagam WTP karena telah berhasil memperoleh opini terbaik dari BPK RI," bilangnya.
Ditambahkan Mercy, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan negara yang sehat dan sesuai dengan perundang undangan dan best practice.
"Capaian WTP merupakan bagian semakin meningkatkan tata pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, bukan hanya mengelola uang negara, barang milik negara, tetapi ini tanggung jawab dalam melaksanakan funsi pemerintahan di daerah," paparnya.
Wali Kota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, penghargaan WTP ini didapat berkat kerja keras Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan WTP ini setiap tahun penilaian selalu berbeda, dimana kita harus mampu menata administrasi, menata aset dan kita melakukan sistem pembayaran secara online dan itu harus dilakukan dengan sebaik baiknya.
"Saat ini peran digitalisasi merupakan bagian yang harus kita lakukan, pembayaran dilakukan dengan terbuka dan transparan, kami menyatakan kami sudah berbuat sebelum ada dukungan dengan pemerintah pusat, tentu kami mengharapkan banyak arahan, bimbingan dan saran, agar kami bisa mengoptimalkan daerah," urai Umar Zunaidi.