Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari rapat dengan PT Hutama Karya terkait pembahasan penyertaan modal negara (PMN) tahun depan. Salah satu anggota Komisi XI Jon Erizal menanyakan terkait kemungkinan penjualan jalan tol.
"Kalau tidak salah Presiden pernah menyampaikan hasil pembangunan (jalan tol) akan dijual lagi ke investor baru. Tolong jelaskan kemungkinan tersebut, perlu disampaikan sehingga arus kas bapak bisa menjadi strong," kata dia dalam rapat virtual, Selasa (17/11/2020).
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan jika perseroan memang memiliki rencana untuk menjual sejumlah ruas jalan tol yang telah memiliki trafik yang baik. Ia menyebut ruas-ruas yang mungkin akan dijual merupakan bagian dari Trans Sumatera.
"Betul pak. Kemungkinan yang bisa kami jual adalah ruas Bakaheuni sampai Palembang, Pak. Yang trafiknya lumayan. Juga Pekanbaru-Dumai," kata dia.
Dia menjelaskan rendahnya level internal rate of return (IRR) membuat HK sulit untuk menjual kedua ruas jalan tol tersebut. "Memang IRR terlalu kecil sehingga kami kesulitan untuk melakukan penjualan," ujarnya.
Dia menjelaskan total kebutuhan pendanaan proyek jalan tol Trans Sumatra mencapai Rp 500 triliun. Kemudian dana yang tersedia dari perbankan Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun dan penyertaan modal negara (PMN) Rp 19,6 triliun.
Sumber pendanaan proyek tol Trans-Sumatra berasal dari PMN, sindikasi perbankan, dan creative financing lainnya. Saat ini, perseroan sudah mendapatkan persetujuan penerbitan global bond senilai US$ 1,5 miliar dan yang telah issued nilainya US$ 600 juta.
Hingga akhir 2019, perseroan telah mendapatkan PMN Rp 16,1 triliun, sedangkan untuk tahun 2020 nilai PMN yang didapatkan mencapai Rp 11 triliun. Seluruh dana ini diperuntukkan bagi penyelesaian proyek tol Sumatra. dtc