Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 dan Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19, yang dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pusat Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang tanggal 16-17 November 2020 telah membuahkan hasil yang strategis untuk dijadikan basis pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020, yang tinggal 20 hari lagi.
Hal yang terpenting adalah bagaimana seluruh komponen bangsa ini bisa mendukung dan mendorong pelaksanaan Pilkada sehat serentak tahun 2020 agar berjalan aman, damai, jujur, adil dan demokratis serta menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dalam rangka mengejar target partisipasi publik dalam pemilu sekitar 75%. Target ini dinyatakan terlalu tinggi, namun hal ini merupakan suatu tujuan optimalisasi dari seluruh stakeholder agar pilkada mempunyai akseptibilitas yang tinggi.
Sejalan dengan itu pula, pemerintah harus mampu memastikan dukungan fasilitasi anggaran guna penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Dengan pemberian dana hibah kepada berbagai pihak seperti kepada para penyelenggara, pengawasan, serta pengamanan. Hal ini menjadi sangat urgen mengingat bahwa setiap operasionalisasi kegiatan pastilah memerlukan dana yang tidak kecil. Pendanaan yang dibutuhkan tidak boleh abai dari tahapan pencairan pengguna dana. Harus sesuai dengan jadwal kegiatan, pencairan dana kegiatan harus bersinergi. Tahapan dalam kegiatan Pilkada ini sudah tersistematisasi dan terukur target keberhasilannya. Selanjutnya, semua itu memerlukan dana untuk pencapaian targetnya.
Upaya meyakinkan publik memang sangat berat. Untuk itulah diperlukan penyelenggara dan seluruh stakeholder mampu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan covid-19 dan pendidikan politik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Diharapkan dengan sosialisasi yang masif akan menggugah kesadaran publik untuk mempergunakan hak-hak konstitusional dalam Pilkada. Dalam beberapa pemilu yang lalu, terlihat dengan jelas, banyaknya warga negara yang apatis terhadap pemilu. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya angka partisipasi publik dalam setiap pemilu. Tentunya, hal sedemikian itu sangat disayangkan. Sebab, sudah banyak dana yang digelontorkan untuk kepentingan pilkada.
Bersamaan denga itu pula, keberadaan ASN sebagai motor penggerak roda pemerintahan harus mampu berdiri tegak lurus dalam konstitusional. Diperlukan upaya untuk mewujudkan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 melalui Gerakan Nasional Netralitas ASN. Gerakan ini pada dasarnya akan mengikat keberadaan ASN untuk berbuat sesuai dengan koridor hukum, bahwa bagian dari roda pemerintahan harus netral; tidak memihak. Sehingga setiap tindakan ASN itu tidaklah merugikan ataupun menguntungkan pihak tertentu dalam Pilkada. Itulah yang diharapkan dari ASN, juga harus dipahami adanya sanksi yang tidak ringan telah mengancam untuk mereka yang tidak netral.
BACA JUGA: Pilkada Serentak yang Semakin Dekat
Pemerintah harus mampu melakukan pemantauan perkembangan politik, deteksi dini dan cegah dini, dan serta mengantisipasi isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat dengan mengoptimalkan peran kemitraan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Secara kolektif, seluruh masyarakat harus menjaga stabilitas nasional, melalui upaya hidup rukun dan damai dalam seluruh lingkungan sosial kemasyarakatan. Stabilitas nasional harus menjadi kepedulian bersama seluruh warga masyarakat; apapun jabatan dan status sosial di tengah masyarakat. Sebab, eksistensi suatu bagian masyarakat merupakan bagian yang saling komplementer dengan struktur kemasyarakatan yang luas. Inilah hal yang esensial dalam hal pemantauan dini dan cegah dini.
Perlu diingat juga, bahwa pekerjaan ini sangat membutuhkan kebersamaan seluruh komponen bangsa. Tidak bisa hanya satu kelompok atau golongan saja. Semuanya harus disinergikan. Untuk itulah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kordinasi dengan penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, aparat keamanan, media masa, dan masyarakat untuk membangun narasi positif mengenai pelaksanaan Pilkada sehat serentak tahun 2020. Sinergisitas ini mendukung kebersamaan dalam derap langkah agar pilkada berjalan dengan baik. Narasi positif ini dipandang urgen untuk menyatukan persepsi bahwa pilkada itu memang untuk bangsa Indonesia. Untuk memilih tokoh yang bisa memimpin suatu wilayah.
Sinergistas selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta mendorong sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam pemeliharaan stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Sinergisitas menjadi kata kunci untuk mewujudkan pilkada yang lebih bermartabat serta mampu diwujudkan dengan integritas yang tinggi; sebagaimana yang dicanangkan dalam Pilkada Berintegritas.
Pemerintah juga harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada serentak tahun 2020, bahwa memilih di hari Pilkada adalah aman bagi bahaya Covid-19 dan tetap waspada dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Upaya meyakinkan bahwa aman dari segi kesehatan, sekaitan dengan berkembang pesat virus corona, merupakan dasar untuk mengundang masyarakat ke bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan keyakinan bahwa dirinya akan aman dari ancaman virus corona, maka masyarakat akan berduyun-duyun menggunakan hak suaranya.
Selanjutnya sangat diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia mampu melanjutkan program yang tetap berorientasi pada pengendalian dan pencegahan Covid-19 pada Tahun 2021 serta untuk mencapai tujuan-tujuan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Pada akhirnya, mewujudkan Pilkada serentak yang berbasis protokol kesehatan menjadi suatu keniscayaan. Inilah yang harus dilakoni bersama seluruh bangsa. Semuanya harus berkontribusi terhadap kesuksesan Pilkada serentak; sukses pilkada dan sehat masyarakatnya. Itulah yang harus diwujudkan. Semoga bisa!
====
Penulis Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemkab Serdang Bedagai, Sumatra Utara ([email protected])
====
medanbisnisdaily.com menerima tulisan (opini/artikel) terkait isu-isu aktual masalah ekonomi, politik, hukum, budaya dan lainnya. Tulisan hendaknya ORISINAL, belum pernah dimuat dan TIDAK DIKIRIM ke media lain, disertai dengan lampiran identitas (KTP/SIM), foto (minimal 700 px dalam format JPEG), data diri singkat/profesi/kegiatan (dicantumkan di akhir tulisan), nama akun FB dan No HP/WA. Panjang tulisan 4.500-5.500 karakter. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat (3-5 kalimat setiap paragraf). Judul artikel dibuat menjadi subjek email. Tulisan TIDAK DIKIRIM DALAM BENTUK LAMPIRAN EMAIL, namun langsung dimuat di BADAN EMAIL. Redaksi berhak mengubah judul dan sebagian isi tanpa mengubah makna. Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis. Kirimkan tulisan Anda ke: [email protected]