Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Penyerapan anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa masih terbilang rendah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta hal itu dipercepat karena bisa menopang perputaran uang di masyarakat sehingga terus mendorong perputaran ekonomi.
Jokowi menyadari banyak pejabat negara yang takut dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka khawatir terperosok dalam kasus korupsi.
"Saya menyadari masih ada kekhawatiran di tingkat pejabat, aparat pemerintahan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau saya lihat payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP, Perpres sampai ke permen, semuanya sudah ada. Bahkan kepala LKPP sudah menyiapkan aturan yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa pada situasi darurat," ucapnya saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual, Rabu (18/11/2020).
Jokowi juga menegaskan, dirinya sudah memerintahkan BPKP, LKPP hingga Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya agar para pejabat yang telah diberikan amanah berani mengambil resiko melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan rakyat.
"Untuk kepentingan masyarakat sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada mens rea (niat) korupsi, tidak ada niat untuk korupsi," tegasnya.
Jokowi juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk tidak menjadi bagian dari masalah memperpanjang proses pengadaan barang dan jasa.
"Aparat hukum telah diminta untuk lebih mengedepankan aspek pencegahan. Dengan cara apa? Dengan lebih proaktif, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera diingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, setelah terperosok baru diberitahu," tuturnya.
Namun Jokowi mengingatkan, jika ada pejabat negara yang berniat menyelewengkan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa, maka dia meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan penindakan.
"Kalau sudah ada niatan, sudah ada mens rea maka saya minta juga tidak ada kompromi, ditindak dengan setegas-tegasnya. Ini saya perlu sampaikan secara berulang-ulang, agar kita semuanya bekerja dalam satu visi, memiliki cara pandang yang sama. Sehingga ada kecepatan, ada ketepatan, tapi semuanya dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel dan dikawal dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu," tutupnya.(dtf)