Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Nias Utara. Pasca penutupan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nias Utara (Nisut) di Desa Maziaya, Kecamatan Lotu, ribuan warga mengalami krisis air bersih. Penutupan SPAM inj dikarenakan honorarium tenaga kerja tidak dibayarkan.
Seperti yang dikeluhkan Ria Zalukhu, Serlin dan Ani Zega warga perumahan Recidence, Rabu (18/11/2020). Mereka mengatakan, sejak sarana air berisih milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nisut tidak berfungsi, mereka hanya bertahan hidup dengan menampung air hujan.
Sementara untuk keperluan lain seperti mencuci piring dan pakaian, mereka harus ke leren gunung untuk menemukan sumber air.
Hal senada juga disampaikan Ama Dedy Harefa. Dia mengatakan, harusnya pemerintah daerah bertindak cepat mengatasi krisis air di sini. "Bukan justeru berpangku tangan dan jadi penonton setia atas penderitaan yang tengah dialami warga. Ini kan proyek pemerintah, kalau permasalahannya karena tidak sanggup membayarkan hak-hak tenaga kerja, jangan mengorbankan orang banyak karena ini menyangkut kebutuhan dasar bahkan termasuk kantor-kantor pemerintaha juga mengalami kesulitan yang sama.Kan aneh jika gaya pemerintah seperti ini, diluar sana sibuk menjual program karena Pilkada, tapi pembangunan yang sudah ada tak sanggup diurus. "Tolonglah, jangan karena permasalahan ini, muncul kesan seolah-olah pemerintah saat ini tak peduli dengan penderitaan warga," ungkapnya.
Sementara Bupati Nisut, Ingati, melalui Kadis PUPR Nisut, Bernard Nazara yang dikonfirmasi terkait alasan sarana air bersih tidak berfungsi, mengaku pemilik lahan telah menutup pipa penyaluran air dikatakan, tuntutan 10 orang yang ingin dijadikan sebagai tenaga harian lepas (THL), tidak sanggup dipenuhi karena keterbatasan anggaran.
"Memang untuk tahun 2021, THL yang berjumlah 10 orang itu sudah dipastikan diterima, namun mereka tidak setuju bahkan ngotot agar tahun ini diterima. Sementara tidak ada ketersediaan dana untuk pembayaran honorarium karena P-APBD TA 2020 sudah gagal," pungkasnya.