Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Banjir masukan dan kritikan mewarnai program KSP Mendengar yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) di Hotel Garuda Plaza Medan, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (19/11/2020) sore.
Masukan dan kritikan masyarakat melalui berbagai lembaga dan organisasi di Sumut itu pada prinsipnya meminta pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak dibatasi soal masukan dan kritikan seperti apa yang ingin disampaikan peserta. Sebab, kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, program KSP Mendengar itu dimaksudkan untuk menyerap berbagai masukan.
Sehingga dari aspirasi masyarakat itu, menjadi masukan bagi pemerintah agar permasalahan yang ada ataupun kebutuhan masyarakat, direspon dan diselesaikan pemerintah secepatnya.
Terlebih di masa pandemi covid-19, berbagai masalah baru bermunculan, baik di dunia kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Walau pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp 800 triliun untuk memulihkan berbagai sektor kehidupan.
"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak mudah. Pasti banyak persoalan di lapangan, seperti penerima bansos yang masih menggunakan data lama. Pandemi covid-19, membuat bertambahnya pencari kerja, yang kini mencapai 9,5 juta orang," jelas Donny.
Di samping itu, KSP pun ingin meengetahui secara langsung dampak kemunculan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan rakyat, dan siap melakukan revisi apabila akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Undang-undang Cipta Kerja ini, berawal dari pengalaman beliau (Presiden Jokowi) saat memulai usaha di bidang furniture, yang ketika itu ongkos perizinannya memakan biaya yang cukup mahal. Termasuk juga disisi penegakkan hukum, sanksinya harus lebih keras. Jadi presiden menginginkan suatu undang-undang yang memudahkan untuk berusaha," kata Donny.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Azlansyah Hasibuan, menyinggung soal UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pemerintah harus memastikan UU Ciptaker lebih menguntungkan masyarakat.
Misalnya jangan sampai UU Ciptaker lebih menguntungkan investor asing. Tetapi sebaliknya adalah masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan keberpihakan kepada kaum buruh atau serikat pekerja.
Ketua Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Zulkarnain, menyayangkan kegagalan pemerintah mensosialisasikan UU Ciptaker. Ia juga menyoroti lemahnya penegakan aturan dalam disiplin protokol kesehatan, seperti kerumunan.
Sementara itu, Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Sumut, Leonard Tampubolon, menyampaikan kinerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai tidak efektif. Arahan yang disampaikan presiden seperti tidak dijalankan oleh para menteri yang diangkat oleh Jokowi.
"Kami mempertanyakan tentang 34 kementerian yang dipimpin presiden. Efektifitasnya seperti tidak ada. Apakah kementeriannya memang bekerja tidak efektif, sehingga aktualisasi di lapangan menjadi kurang baik, minus prestasi. Negara ini seperti tidak tahu mau dibawa ke mana," ungkap Leonard.
Tidak jauh beda dengan Ketua DPD Bara JP Sumut, H Munthe. Ia di antaranya menyoroti bidang pertanahan, pendidikan dan penegakkan hukum intoleransi. Juga disampaikannya agar Presiden Jokowi menindak pelaku intoleransi di Indonesia.
"Pendidikan daring perlu dapat perhatian. Memang informasi yang kami himpun disubsidi. Tapi tak seluruh dapat, terutama yang sekolah di swasta. Mal ramai, tapi sekolah diliburkan dan uang sekolah jalan terus. Jadi kami menanyakan kebijakan itu," ujarnya.