Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan proses pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari hantaman pandemi COVID-19 akan berjalan lambat usai pemerintah mengurangi alokasi anggaran PEN di 2021.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani dalam webinar proyeksi ekonomi Indonesia 2021, Kamis (26/11/2020). Dia bilang, COVID-19 masih me jadi faktor utama ketidakpastian ekonomi dunia maupun Indonesia.
"Terjadi pemotongan stimulus PEN hampir 50%, ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi di 2022," kata dia.
Dia menceritakan, kondisi industri tanah air saat ini sedang berada dalam tren pertumbuhan. Terlihat dari purchasing managers index (PMI) di level 47,8 pada Oktober 2020. Angka ini naik sedikit dari posisi September 2020 yang berada di level 47,2 meski masih di bawah rata-rata yang di level 50.
Lebih lanjut Shinta mengatakan, pemangkasan anggaran PEN di 2021 dirasa tidak perlu dilakukan mengingat dalamnya kontraksi produksi dan lemahnya konfiden para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia mengungkapkan kinerja industri nasional masih tetap di bawah rata-rata atau under perform pada tahun 2021.
"Apalagi pengendalian COVID-19 lambat, vaksin belum bisa meningkatkan confident pasar domestik dan global. Ini menjadi kekhawatiran," katanya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp 356,5 triliun atau lebih kecil. Anggaran tersebut akan disalurkan untuk 6 klaster berupa kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UKM, pembiayaan korporasi, dan pemulihan lewat sektoral kementerian lembaga.
Secara rinci dana PEN 2021 sebesar Rp 365,5 triliun akan diarahkan untuk kesehatan sebesar Rp 25,4 triliun, perlindungan sosial Rp 110,20 triliun, dan insentif usaha Rp 20,40 triliun. Kemudian dukungan UMKM 28,80 triliun, pembiayaan korporasi Rp 14,90 triliun, pemulihan ekonomi lewat sektoral kementerian dan lembaga sebesar Rp 136,7 triliun.(dtf)