Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Nama Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh yang lekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI yang baru. Din Syamsuddin mengatakan dirinya tidak lagi menjabat dalam pengurusan MUI karena tidak bersedia.
"Saya pribadi tidak terlibat pada gerakan 212. Dan saya tidak masuk dalam kepengurusan baru adalah karena saya tidak bersedia. Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI," kata Din saat dihubungi detikcom, Jumat (27/11/2020).
Lebih lanjut, ia keberatan jika dia dikaitkan dengan gerakan 212. Din menyebut diantara pengurus yang masuk struktur baru MUI, ada pula aktivis 212.
"Jelas berita demikian keliru, mengandung insinuasi, dan persepsi negatif. Tidak masuknya sejumlah tokoh ke dalam kepengurusan MUI tidaklah serta merta karena mereka kritis, dan pendukung Gerakan 212. Kalau demikian, nanti bisa dipersepsikan yang masuk dalam kepengurusan MUI adalah ulama tidak kritis atau pro pemerintah,' ujarnya.
"Saya tidak ikut 212. Juga salah kalau dikaitkan dengan 212, karena di antara pengurus yang masuk ada juga aktivis 212," imbuhnya.
Din menyatakan salah satu alasan mengapa dia tak bersedia kembali menjadi pengurus MUI karena ia merasa sudah lama terlibat di MUI. Ia menyebut sudah 25 tahun terlibat di MUI, yaitu sejak 1995 sebagai Sekretaris, 2000 sebagai Sekretaris Umum, 2005-2010 sebagai Wakil Ketua Umum, 2010-2014 sebagai Wakil Ketua Umum, 2014-2015 sebagai Ketua Umum (waktu itu KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Ketua Umum), kemudian 2015-2020 sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
"Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yang mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI," ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan alasannya tidak menghadiri Munas MUI dan mewakilkan kepada Wakil Ketua Wantim MUI Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin utk memberi sambutan dan menjadi formatur. Din menyebut alasannya karena ia mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI dan pengurusnya sehingga dia memberi kesempatan bagi pihak tersebut.
"Sebenarnya ada alasan, yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI, dan pengurus MUI. Saya berhusnuzhon mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengungkap keaktifan dalam organisasi tidak sebatas hanya dalam satu organisasi saja. Menurutnya tidak masuk dalam suatu struktur organisasi bukan masalah besar, sebaliknya masuk dalam pengurusan organisasi juga bukan hal yang istimewa.
"Bagi seorang pejuang, khususnya pejuang Islam, perjuangan dan pengabdian untuk umat dan bangsa tidaklah terbatas dapat dilakukan hanya dalam satu lingkaran organisasi seperti MUI, tapi bisa dilakukan pada berbagai lingkaran keaktifan. Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI resmi menetapkan kepengurusan baru periode 2020-2025. Nama Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh yang lekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI yang baru.
Kepengurusan MUI 2020-2025 ini disusun tim formatur yang diketuai Ma'ruf Amin. Miftachul Akhyar dipilih sebagai Ketua Umum MUI baru.
"Ketua Umum KH Miftachul Akhyar," kata Ma'ruf Amin, Jumat (27/11/2020).
Pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun tokoh seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.
Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.
Diketahui, MUI telah menyelesaikan Musyawarah Nasional (Munas) X. Hasilnya, Ketua Umum MUI dijabat oleh Miftachul Akhyar. Kemudian Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Barmanda menjabat Wakil Ketua Umum MUI.
Sementara itu, Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ma'ruf menyebutkan keputusan penetapan kepengurusan ini tidak dapat diganggu gugat. dtc