Medanbisnisdaily.com-Medan. Kertas sambutan dibiarkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, meskipun telah disiapkan staf untuk dibacakan pada penyerahan DIPA dan TKDD APBN 2021, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (27/11/2020). Mantan Pangkostrad itu di hadapan satuan kerja (Satker) Instansi Vertikal di Sumut dan TKDD kepada 33 bupati/wali kota, berbicara to the point, yaitu bagaimana agar penyerapan anggaran 2021 dipercepat, yakni mulai bulan Januari.

Alasannya karena rakyat yang kesulitan ekonomi karena covid-19 sangat butuh uang segar pemerintah. Sebab rakyat tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi covid-19. Rakyat sangat berharap ke APBD maupun APBN. Namun yang menarik perhatian adalah ketika Gubernur Edy berbicara 3 hal yang ia sebut sebagai kekhawatirannya.

Pertama soal kesehatan. Ia mengingatkan pandemi covid-19 belum berakhir. Untuk itu semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kedua kekhawatirannya soal ekonomi, yakni agar dilakukan langkah-langkah mengatasi kesulitan ekonomi, namun tetap sesuai regulasi. Gubernur bahkan berulang-ulang mengingatkan agar dalam mengatasi kesulitan ekonomi, tidak dilakukan kegiatan-kegiatan di luar regulasi.

"Seperti yang pertama merugikan uang negara, yang kedua memperkaya diri, yang ketiga memperkaya orang lain. Saya minta ini diperhatikan, dicatat sekali. Jangan terulang dan terulang terus dengan hal yang seperti itu," ujarnya.

Kekhawatiran Gubernur Edy yang ketiga sekaligus yang menurutnya paling berbahaya adalah adanya sensifitas akibat kesehatan dan kesulitan ekonomi yang tak kunjung usai karena covid.

"Akhirnya dan saat ini kita rasakan sensifitas yang muncul, SARA yang bisa terjadi. Kenapa, sumber konflik, dan itulah yang berbahaya. Dimulai politik yang orang sengaja mengambil situasi di dalam kondisi yang sulit," katanya.

Akibat sensifitas itu seperti dalam Pilkada 23 kabupaten/kota di Sumut, Gubernur Edy mengatakan sampai-sampai dirinya diisukan yang tidak-tidak oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab.

"Saya bisa pastikan, demi Allah, demi Tuhan manusia tak berakhlak itu. Saya sudah katakan saya bertindak selaku Gubernur Sumatera Utara, saya harus netral," tegas Edy.

Bahkan pengakuan Edy, dirinya tidak pernah menelepon ataupun mengajak bupati dan wali kota untuk merencanakan atau berbuat yang kurang tepat. Justru ia ingin agar pesta demokrasi benar-benar dinikmati masyarakyat. Biarkan rakyat memilih pemimpinnya.

"Kenapa saya harus sampaikan hal ini, karena ini sensitif. Saya katakan demi Allah, demi Tuhan, saya tidak mencari keuntungan dalam kesulitan ini. Saya netral selaku gubernur. Pribadi saya nanti saya milih siapa, itu hak saya. Saudara- saudara tidak boleh ikut campur dengan hak saya. Tetapi saya tak akan mengganggu hak saudara-saudara semua, " tegasnya Edy.

Soal dirinya yang menjamu rombongan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah dinas, Senin (23/11/2020) malam, juga disinggungnya. Ia mengatakan siapapun boleh bertamu ke rumah dinasnya.

Namun ia menampik kalau pertemuannya dengan AHY itu disebut dalam rangka mendukung salah satu paslon di Pilkada Medan. "Siapapun (boleh), tapi yakinkan saya seorang gubernur, saya netral," tegasnya.

Bahkan disebutkannya lagi sejumlah oknum yang menyebut dirinya melakukan kampanye terselubung. Ia membantah hal tersebut dan menilainya sebagai cara-cara yang tidak baik karena bisa menimbulkan gejolak.

"Tolong Wali Kota Medan, ingatkan itu. Saya gubernur, saya bukan kepingin menjadi wali kota. Gubernur lebih besar daripada wali kota," pungkas Edy.